Jakarta, VIVA – Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PUKAT FH UGM) lontarkan kritik menohok soal isi . Bahkan secara umum menilai ada persoalan secara formil dan materiil.

Hal ini disampaikan Peneliti Pukat FH UGM, Zaenur Rohman dan ia juga menjelaskan bahwa persoalan dalam proses pembentukan yakni draf RUU selama pembahasan tidak dipublikasi.

Padahal, kata dia, berbagai kalangan diminta masukannya, mulai dari akademisi, praktisi, dan kelompok masyarakat sipil lainnya.

Ia menyebut partisipasi ini sekadar formalitas untuk memenuhi kehadiran, tapi tanpa partisipasi yang bermakna.

“Selain itu terkait materi atau substansi RUU Perampasan Aset, Pukat FH UGM melansir 10 catatan kritis. Pertama, harta tidak wajar tidak dapat dirampas. Padahal mekanisme ini yang paling diharapkan publik sebagai dasar untuk merampas harta penyelenggara negara yang tidak seimbang dengan penghasilannya yang sah,” ujar Peneliti Pukat FH UGM, Zaenur Rohman dikutip Jumat (20/11/2026).

Bahkan ia menilai tanpa mekanisme perampasan harta tidak wajar yang dikaitkan dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), pejabat yang kekayaannya tidak masuk akal tetap aman selama perkara pidananya tidak pernah dibuka.

“Inilah alasan utama publik mendorong RUU ini. Namun, terbukti DPR takut terhadap mekanisme perampasan harta tidak wajar,” katanya.

Kedua, perampasan tetap bergantung pada perkara pidana. Perampasan tanpa putusan pidana hanya dibuka ketika pelaku meninggal, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya. Penelusuran aset baru boleh dilakukan setelah perkara pidana ditemukan atau ada tersangka, dan permohonan dihentikan bila pelaku tertangkap atau diputus bebas.

Ketentuan itu membuat mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana sebagai bayangan perkara pidana, bukan mekanisme kebendaan (in rem) yang berdiri sendiri seperti klaim Penjelasan Umum RUU. Menurut Zaenur, perkara yang gagal karena kurang bukti atau karena daluwarsa tidak terjangkau. Rumusan ketentuan ini justru mundur dari Pasal 32 ayat (2) UU Tipikor, yang menegaskan bahwa putusan bebas tidak menghapus hak negara untuk menuntut kerugian.

Ketiga, aset hasil kejahatan masa lalu tidak tersentuh. Zaenur menyoroti Pasal 72 RUU Perampasan Aset membatasi perampasan pada tindak pidana yang terjadi setelah UU berlaku. Akibatnya, seluruh aset korupsi yang sudah ada hari ini, termasuk yang disembunyikan selama bertahun-tahun, tidak dapat dirampas melalui UU ini.

Rumusan tersebut menurut Zaenur mengikuti asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, padahal asas itu berlaku untuk pidana dan tindakan. Perampasan tanpa putusan pidana adalah pemulihan hak negara atas harta yang sejak awal tidak sah, bukan pemidanaan, sehingga larangan berlaku surut tidak relevan.

Keempat, Pasal 74 menunda berlakunya UU sampai 12 bulan setelah diundangkan dan setelah Presiden membentuk badan pengelola aset serta badan pengawas. Tapi tidak diatur tenggat pembentukan kedua badan tersebut.

“Artinya, UU yang disahkan bisa tidak pernah efektif bila badan-badannya tidak kunjung dibentuk,” ucap Zaenur.

Kelima, RUU Perampasan Aset lebih lemah dari UU No.1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). RUU mengatur pemblokiran aset hanya 7 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja, lalu berakhir demi hukum. Sebaliknya, KUHAP memberi waktu pemblokiran sampai satu tahun, dapat diperpanjang dua kali enam bulan, dan dapat dilakukan tanpa izin pengadilan dalam keadaan mendesak.

“Akibatnya, aset yang paling patut diduga hasil kejahatan justru lebih terlindungi daripada aset tersangka dalam perkara pidana biasa. Tenggat sependek itu tidak realistis untuk perkara korupsi yang melibatkan korporasi berlapis atau aset di luar negeri,” papar Zanur.

Keenam, hak mengajukan kasasi hanya diberikan kepada pihak yang keberatan, sehingga negara tidak dapat melawan putusan pengadilan negeri yang menolak permohonan perampasan. Tidak ada pula mekanisme untuk mempertahankan blokir selama upaya hukum berjalan. Permohonan juga gugur bila jaksa sekali saja tidak hadir di persidangan tanpa alasan sah. Sementara pihak yang keberatan diberi tiga kali panggilan. “Ketimpangan ini membuka celah bagi ketidakhadiran yang disengaja untuk menggugurkan perkara,” tegasnya.

Ketujuh, batas nilai minimum aset diukur pada nilai saat aset diperoleh dan tidak jelas apakah dihitung per aset atau secara keseluruhan. Pelaku cukup memecah asetnya menjadi bagian-bagian di bawah Rp1 miliar untuk lolos dari ambang batas yang ditetapkan RUU Perampasan Aset. Padahal UU No.20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengenal ambang batas serupa untuk penyitaan.

Kedelapan, RUU tidak memberi peran KPK dalam mekanisme perampasan aset. RUU hanya mengatur perampasan aset dapat diajukan oleh jaksa pengacara negara (JPN). Sehingga perkara korupsi yang disidik KPK harus diserahkan kepada Kejaksaan bila hendak dirampas melalui jalur ini. Pemisahan tersebut berisiko memperlambat perampasan dan memindahkan kendali atas perkara korupsi besar ke lembaga yang berada di bawah eksekutif.

Kesembilan, cakupan RUU Perampasan Aset relatif sempit. Zaenur menjelaskan tindak pidana pencucian uang yang menjadi sarana utama menyembunyikan hasil korupsi, tidak termasuk dalam daftar tindak pidana. Aset yang dipakai sebagai sarana kejahatan dibatasi pada benda bergerak berwujud, lebih sempit dari Pasal 91 KUHP dan Pasal 18 UU Tipikor yang menjangkau benda tidak bergerak, benda tidak berwujud, dan perusahaan.

“Nilai perampasan juga diukur dari ‘kerugian’, padahal dalam suap dan gratifikasi tidak ada kerugian negara yang terukur. Ukuran yang tepat adalah nilai hasil atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana,” ujarnya.

Kesepuluh, tumpang tindih perumusan. Sebagian besar yang ditawarkan draf, seperti perampasan hasil dan keuntungan tindak pidana, perampasan aset yang pemiliknya tidak diketahui, dan penjualan dini benda sitaan, sudah tersedia dalam KUHP dan KUHAP Nasional. Draf tidak mengatur hubungannya dengan KUHAP dan Undang-Undang Tipikor, sehingga sengketa tafsir mungkin muncul. Draf juga memuat ketentuan pidana mati yang tidak berkaitan dengan perampasan aset.

Setelah belasan tahun publik menanti RUU Perampasan Aset disahkan, Zaenur menyebut isinya ternyata pepesan kosong. Substansi RUU Perampasan Aset jauh dari harapan publik. Proses penyusunannya tidak dilakukan melalui partisipasi publik secara bermakna.

“Substansi yang diatur, hanya ‘sekedar ada’ sebab sama sekali tak menyentuh semangat penegakan hukum yang lebih adil dan progresif,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya (RUU Perampasan Aset) telah disetujui dalam rapat paripurna DPR menjadi undang-undang.

Beleid ini diharapkan mengisi kekosongan hukum dengan mengonsolidasikan pengaturan perampasan aset yang selama ini tersebar di berbagai regulasi.

UU ini mengandalkan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture/NCB) serta membentuk lembaga independen yang mengawasi proses perampasan dan pengelolaan aset.

Ketua panitia kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengatakan ketentuan yang diatur juga mencakup pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

“Agar mekanisme Perampasan Aset tidak dijadikan senjata politik atau sarana pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum,” bebernya.