KabarDermayu.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan tanggapan mengenai rekomendasi jenjang karir bagi calon pimpinan Polri yang diajukan oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP).
Jenderal Listyo Sigit menyatakan bahwa rekomendasi tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri). Tujuannya adalah untuk mempersiapkan seluruh anggota Polri yang memiliki potensi menjadi pemimpin di Korps Bhayangkara.
“Secara umum rekomendasi itu untuk career path itu artinya dari AS SDM khususnya ya, memberikan gambar terkait dengan calon-calon pimpinan Polri, bukan hanya Kapolri,” ujar Sigit pada Kamis, 7 Mei 2026.
Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa As SDM Kapolri akan bertugas mempersiapkan anggota yang memiliki kapabilitas dan kelayakan untuk mendapatkan kesempatan menjadi pimpinan Polri.
“Apakah itu di tingkat Polda, apakah itu di tingkat Mabes, ataukah menjadi pimpinan tertinggi Polri,” tambahnya.
Sigit menegaskan bahwa menyiapkan calon pemimpin Korps Bhayangkara merupakan kewajiban institusi Polri. Namun, ia mengingatkan bahwa pengangkatan seorang Kapolri tetap memiliki aturan tersendiri yang berlaku.
“Yang jelas itu semua menjadi bagian yang harus kita siapkan dan tentunya itu kewenangan dari Kompolnas untuk mengajukan dan nanti kebijakannya ada di Bapak Presiden,” tegas Sigit.
Sebelumnya, Komisi Percepatan Reformasi Polri memang telah menyerahkan salah satu rekomendasinya kepada Presiden Prabowo Subianto. Rekomendasi tersebut berfokus pada perbaikan persiapan calon Kapolri, khususnya mengenai penataan rekam jejak karir yang jelas.
Sekretaris Komisi Percepatan Reformasi Polri, Komjen (Purn) Ahmad Dofiri, menjelaskan bahwa meskipun penunjukan Kapolri merupakan hak prerogatif presiden, kandidat yang dipilih idealnya telah melalui persiapan dengan rekam jejak karir yang terstruktur dan bersih dari catatan pelanggaran.
Baca juga: Pendapatan Operasional Asuransi Tugu Capai Rp 156,02 Miliar per Maret 2026
“Orang yang akan menjadi kapolri itu yang pangkatnya di bawah kapolri. Berarti siapa? Bintang 3. Ketika bintang tiganya sudah melalui karir path yang bagus, ada rekam jejak jadi bintang tiganya benar ya, sudah lulus seleksi,” kata Dofiri saat jumpa pers di kantor Sekretariat Komisi Reformasi Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Mei 2026.
Dofiri menambahkan bahwa rekam jejak karir calon Kapolri harus ditelusuri sejak jenjang awal, bahkan sejak berpangkat Ipda, yang mana hal tersebut telah diatur secara ketat dalam sistem pembinaan karir Polri.
“Jenjang Perwira Tinggi, ketika orang menjadi Pati, idealnya itu nah di rekomendasi disampaikan. Idealnya itu orang menjadi Pati itu, kan ketentuannya jelas, orang menjadi Pati Polri itu harus masa dinas perwiranya atau MDP-nya itu 25 tahun. Ada ketentuan seperti itu ya,” ungkap Dofiri.
Lebih lanjut, Dofiri memaparkan bahwa calon kandidat Kapolri idealnya juga telah menempuh berbagai pendidikan tinggi yang relevan, seperti Sespimti dan Lemhannas, serta jenjang pendidikan setara lainnya. Jika merujuk pada usia masuk, idealnya mereka yang lulus Akpol maupun SIPSS di usia 22 tahun.
Usia saat masuk pendidikan juga akan memengaruhi lama jabatan Kapolri yang akan diemban. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan penting, termasuk pengalaman memimpin di berbagai tingkatan wilayah, baik sebagai Wakapolda maupun Kapolda.
“Berikutnya setelah itu ke mana Pematangan. Ke mana pematangannya? Bisa ke Asisten, karena asisten itu adalah eselon 1. Eselon 1 itu di kepolisian pangkatnya, eselonnya, eselon 1 ya, tapi pangkatnya tetap Bintang 2,” tutur Dofiri.
Ia menambahkan bahwa dengan adanya percepatan karir, seorang perwira bintang tiga bisa menjabat hanya selama enam bulan, atau bahkan hingga tiga tahun. Dengan demikian, idealnya masa jabatan seorang Kapolri adalah sekitar dua hingga tiga tahun.
“Nah jadi, di Kapolri itu kira-kira 2 sampai dengan 3 tahun idealnya seperti itu. Ini supaya regenerasinya juga bagus,” ucap Dofiri, menekankan pentingnya regenerasi kepemimpinan yang sehat di tubuh Polri.
