KabarDermayu.com – Anggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea, menekankan pentingnya penguatan kinerja dan tata kelola keimigrasian di Bali. Hal ini menjadi krusial mengingat pesatnya perkembangan pariwisata internasional dan tingginya mobilitas global yang terjadi di provinsi tersebut.
Pengawasan yang lebih ketat terhadap izin tinggal serta penanganan terhadap warga negara asing (WNA) yang ditempatkan di ruang detensi imigrasi menjadi sorotan utama. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian dan memitigasi potensi ancaman lintas negara.
Pernyataan ini disampaikan Marinus dalam sebuah rapat kerja antara Komisi XIII DPR RI dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Imigrasi Bali yang diselenggarakan di Denpasar pada Rabu, 13 Mei 2026.
Marinus Gea menjelaskan bahwa pembenahan tata kelola keimigrasian bukan sekadar kegiatan administratif semata. Ia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan fondasi penting untuk memperkuat berbagai aspek, mulai dari pengawasan, penegakan hukum, hingga kemampuan deteksi dini terhadap pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh WNA di Bali.
“Penguatan tata kelola keimigrasian sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, penegakan hukum, dan deteksi dini terhadap pelanggaran yang dilakukan warga negara asing di Bali,” ujar Marinus Gea, menekankan urgensi perbaikan sistem keimigrasian.
Sebagai politisi dari PDI Perjuangan, Marinus juga menyoroti perlunya kolaborasi lintas sektor dalam upaya pengawasan keimigrasian. Ia mendorong jajaran Imigrasi Bali untuk tidak bekerja secara terisolasi, melainkan aktif menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dan melibatkan partisipasi masyarakat.
“Komisi XIII mendorong Kanwil Imigrasi Bali bersinergi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan publik sangat krusial dalam memperkuat deteksi dini dan pelaporan pelanggaran warga negara asing,” tegasnya.
Menurutnya, partisipasi aktif dari masyarakat dapat menjadi salah satu instrumen yang sangat berharga. Keterlibatan ini dapat memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA di Bali, mengingat provinsi ini merupakan salah satu destinasi wisata internasional utama di Indonesia.
Selain fokus pada aspek pengawasan, Marinus juga mengingatkan akan adanya potensi ancaman kejahatan transnasional yang melibatkan warga negara asing. Ia berpendapat bahwa lemahnya pengawasan dapat berujung pada dampak serius terhadap stabilitas ekonomi daerah.
“Potensi kejahatan transnasional yang melibatkan warga negara asing harus diantisipasi sejak dini karena bisa menimbulkan kerugian ekonomi bagi daerah,” tutur Marinus, menyuarakan kekhawatiran akan dampak negatif ekonomi.
Oleh karena itu, ia secara tegas meminta agar penguatan deteksi dini dan langkah penindakan yang tegas terhadap pelaku pelanggaran keimigrasian dijadikan sebagai prioritas utama oleh jajaran imigrasi.
“Penguatan deteksi dini dan tindakan tegas terhadap pelaku menjadi prioritas agar fungsi keimigrasian tetap sejalan dengan perlindungan kepentingan nasional,” pungkas Marinus, menegaskan kembali pentingnya menjaga kedaulatan dan kepentingan bangsa.
Di sisi lain, Komisi XIII DPR RI juga menyampaikan apresiasi terhadap capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor imigrasi di Bali selama periode Januari hingga April 2026. Tren positif ini tercatat di beberapa Kantor Imigrasi, termasuk Ngurah Rai, Denpasar, Singaraja, Klungkung, dan Tabanan.
Meskipun demikian, DPR mengingatkan agar capaian positif tersebut tidak membuat jajaran Imigrasi Bali menjadi berpuas diri. Perlu terus dilakukan percepatan realisasi program dan target pada periode berikutnya.
“Kami mengapresiasi capaian PNBP Imigrasi Bali yang menunjukkan tren positif, tetapi percepatan realisasi tetap perlu dilakukan agar target tahunan tercapai optimal,” tutup Marinus Gea, memberikan semangat untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja.
