KabarDermayu.com – Ancaman penipuan keuangan yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) telah menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat Indonesia, mencapai lebih dari Rp6 triliun. Kerugian ini terakumulasi dari 274 ribu laporan penipuan yang terjadi sepanjang periode 2024 hingga 2025.
Modus utama penipuan ini adalah serangan deepfake yang berhasil menembus celah keamanan pada sistem onboarding digital di sektor perbankan.
Menyikapi meningkatnya risiko kejahatan siber ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan imbauan tegas. OJK menekankan bahwa verifikasi liveness dan deteksi anomali secara real-time bukan lagi sekadar fitur tambahan, melainkan suatu keharusan operasional bagi seluruh lembaga jasa keuangan di Indonesia.
Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK, Indah Iramadhini, menyatakan pada Selasa, 12 Mei 2026, bahwa kerangka pengawasan terus diperbarui. Ia berharap lembaga jasa keuangan segera mengimplementasikan autentikasi berlapis, verifikasi liveness yang kuat, serta deteksi anomali secara real-time sebagai kebutuhan operasional utama.
Deepfake, yang merujuk pada audio, video, atau gambar sintetis yang dibuat oleh AI untuk meniru identitas seseorang secara meyakinkan, kini telah bertransformasi dari ancaman teoritis menjadi alat penipuan aktif yang menyasar sistem keuangan Indonesia.
Perkembangan pesat perbankan digital, dengan puluhan juta rekening yang dibuka melalui kanal remote onboarding, secara signifikan telah memperluas area potensial bagi pelaku kejahatan siber untuk beraksi.
Proses onboarding yang dirancang untuk meningkatkan inklusi keuangan, ternyata secara bersamaan turut membuka celah keamanan yang kini dieksploitasi secara sistematis oleh para penipu.
Sistem keamanan berbasis aturan konvensional yang sebelumnya digunakan memang tidak dirancang untuk mendeteksi ancaman jenis baru seperti ini. Akibatnya, perusahaan pembiayaan, perusahaan teknologi finansial (fintech), dan platform pembayaran digital kini menghadapi risiko yang nyata, terukur, dan terus meningkat.
Meski demikian, ada kabar baik terkait ketersediaan teknologi untuk mengatasi masalah ini. Government Relations Director, Advance.AI Indonesia, Entin Rostini, menjelaskan bahwa teknologi untuk mendeteksi dan mencegah serangan deepfake sudah tersedia dan matang.
Baca juga: Hamdan Zoelva: Fakta Penting Diabaikan Pengadilan Tipikor dalam Perkara Kerry Riza
Tantangan utamanya kini terletak pada bagaimana menerapkan teknologi tersebut dalam skala besar serta mengintegrasikannya ke seluruh proses onboarding dan pemantauan transaksi secara efektif. Rostini menambahkan bahwa perusahaannya telah berada di garis depan dalam menghadapi tantangan deepfake di Asia Tenggara selama beberapa tahun terakhir.
