KabarDermayu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membantah keras adanya isu kekurangan pasokan batu bara yang disebut-sebut sebagai penyebab pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa.
Menurut Bahlil, pemerintah telah memastikan ketersediaan batu bara untuk PT PLN (Persero) melalui penugasan kepada perusahaan tambang nasional. Ia menegaskan bahwa pasokan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) tidak menjadi masalah.
Bahlil menjelaskan bahwa kebutuhan batu bara tahunan PLN adalah sekitar 154 juta ton. Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM telah menugaskan perusahaan batu bara nasional dengan volume yang bahkan melebihi angka tersebut, yaitu antara 180 hingga 190 juta ton.
Dari total penugasan tersebut, sekitar 134 juta ton telah berhasil dikontrakkan oleh PLN. Ini menyisakan sekitar 18 juta ton yang perlu dipenuhi, namun angka ini tidak mengindikasikan adanya kekurangan pasokan yang signifikan.
Bahlil menekankan bahwa Kementerian ESDM telah menjalankan perannya dalam menjamin ketersediaan batu bara. Jika ada kendala dalam distribusi atau batu bara belum sampai ke pembangkit, hal tersebut lebih berkaitan dengan aspek teknis dan logistik yang menjadi tanggung jawab PLN.
“Artinya tinggal sekitar 18 juta ton. Di mananya ada kekurangan? Teknisnya, untuk sampai di power plant-nya itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN,” tegas Bahlil.
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas berbagai spekulasi yang beredar mengenai penyebab pemadaman listrik di beberapa wilayah.
Meskipun membantah isu kekurangan batu bara, Bahlil mengakui adanya laporan mengenai pemadaman listrik bergilir. Ia mendesak PLN untuk segera mengambil langkah mitigasi yang cepat dan terukur guna mengatasi gangguan layanan tersebut.
Bahlil meminta PLN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional mereka agar kenyamanan masyarakat tetap terjaga dan pemadaman tidak berlanjut.
“Saya mendengar informasi ada beberapa daerah terjadi pemadaman bergilir. Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur, komprehensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak ada lagi pemadaman,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa sistem kelistrikan nasional berada di bawah pengelolaan dan kendali PLN, sehingga setiap gangguan harus ditangani secara optimal.
Bahlil juga mengungkapkan bahwa dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo. Dalam percakapan tersebut, ia meminta PLN untuk segera melakukan evaluasi mendalam untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan menyiapkan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang.
Ia menekankan pentingnya memastikan seluruh proses operasional berjalan sesuai standar untuk meminimalkan risiko gangguan.
“Tadi saya juga sudah berbicara sama Pak Dirut. Saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk di dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat,” kata Bahlil.
Dalam penjelasannya, Bahlil kembali menegaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menyiapkan mekanisme untuk menjamin kecukupan pasokan batu bara bagi pembangkit listrik nasional.
Penugasan kepada perusahaan batu bara nasional merupakan bagian dari strategi menjaga ketahanan energi dan kelancaran operasional pembangkit listrik.
Oleh karena itu, Bahlil menilai tidak tepat jika pemadaman listrik yang terjadi dikaitkan dengan kekurangan pasokan batu bara.
Fokus saat ini, menurut Bahlil, adalah memastikan PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional dan logistiknya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dengan pasokan batu bara yang telah disiapkan melebihi kebutuhan tahunan PLN, Bahlil menegaskan bahwa persoalan pemadaman listrik bukan bersumber dari kekurangan batu bara. Permasalahan tersebut harus dilihat secara menyeluruh dari aspek teknis dan pengelolaan sistem kelistrikan yang menjadi tanggung jawab operator.
