KabarDermayu.com – Analis politik dan isu intelijen, Boni Hargens, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Komitmen ini terwujud dalam upaya tindak lanjut seluruh rekomendasi yang diajukan oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) secara bertahap.
Menurut Boni, dua keputusan penting yang memastikan Polri tetap berada di bawah kendali langsung Presiden memberikan kejelasan arah kelembagaan bagi institusi kepolisian di masa depan. Peta jalan reformasi ini dinilai mencerminkan pendekatan yang sistematis dan terstruktur.
Pendekatan ini diusung bersama oleh KPRP dan Polri. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap tahapan reformasi memiliki landasan kebijakan yang kuat sebelum diimplementasikan di lapangan. Boni menambahkan bahwa Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah menunjukkan banyak kemajuan dan transformasi budaya yang fundamental.
“Ini adalah preseden yang positif bahwa Polri telah melakukan reformasi diri secara signifikan. Rekomendasi KPRP menjadi masukan strategis untuk memperkuat dan mempercepat agenda reformasi yang sudah dan sedang dijalankan kepolisian saat ini di bawah komando Kapolri Listyo,” ujar Boni dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 6 Mei 2026.
Kapolri dinilai menunjukkan sikap ksatria dalam menerima seluruh rekomendasi eksternal. Penerimaan ini dianggap sebagai bahan penguatan bagi institusi Polri. Boni juga mengapresiasi langkah cepat Polri dalam pencegahan dini kejahatan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) dan gas. Tindakan ini dilakukan terhadap oknum-oknum yang terlibat, dalam rangka mengantisipasi krisis energi yang berpotensi terjadi akibat dampak perang di Timur Tengah.
Dari perspektif tata kelola pemerintahan, komitmen Polri untuk merespons positif rekomendasi KPRP menunjukkan kematangan kelembagaan. Kematangan ini berada dalam kerangka demokrasi yang terus berkembang di Indonesia. Boni menekankan bahwa reformasi Polri tidak hanya sekadar perubahan regulasi.
“Reformasi Polri bukan hanya soal perubahan regulasi, tetapi menyentuh akar budaya organisasi yang selama ini menjadi titik kritis sorotan publik,” kata Boni.
Boni mengidentifikasi tiga poin penting yang tersirat dalam pernyataan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Pertama adalah akuntabilitas kelembagaan. Keterbukaan Polri dalam menerima rekomendasi eksternal menjadi indikator penting kematangan akuntabilitas institusional dalam sistem demokrasi Indonesia.
Kedua adalah transformasi budaya. Perubahan fundamental dalam aspek budaya institusi menunjukkan bahwa reformasi Polri telah melampaui tataran prosedural. Reformasi ini mulai menyentuh nilai-nilai dan etos kerja institusi secara mendalam. Ketiga adalah kepercayaan publik.
Reformasi yang konsisten dan terukur berpotensi besar untuk memulihkan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Kepercayaan ini penting bagi Polri sebagai institusi penegak hukum yang melayani masyarakat. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menerima Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 5 Mei 2026.
Pertemuan tersebut berlangsung lebih dari tiga jam. Agenda utama adalah membahas laporan komprehensif mengenai agenda reformasi Polri. Pembahasan mencakup arah kebijakan jangka pendek hingga menengah, termasuk usulan revisi Undang-Undang Polri dan peraturan turunan yang mendukungnya. Ketua KPRP, Jimly Asshiddiqie, memaparkan seluruh hasil kerja komisi sejak pembentukannya.
Proses penyerapan aspirasi dari berbagai pihak juga disampaikan dalam pertemuan tersebut. Hasil kerja ini dirumuskan dalam 10 buku laporan. Buku-buku tersebut memuat rekomendasi kebijakan reformasi yang bersifat menyeluruh. Komisi juga mengusulkan agenda reformasi internal. Agenda ini mencakup perubahan terhadap sejumlah regulasi di tubuh Polri.
Baca juga: Pertandingan Bayern Munich vs PSG Tidak Tayang di TV, Tonton Lewat Link Live Streaming
Target pelaksanaannya adalah hingga tahun 2029, sebagai bagian dari agenda reformasi jangka menengah. Komisi Percepatan Reformasi Polri dibentuk untuk mendorong dan mempercepat proses reformasi di institusi kepolisian. Tujuannya adalah untuk mewujudkan Polri yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
