KabarDermayu.com – Kebijakan baru pemerintah mengenai devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) dinilai akan memperkuat lapisan pertahanan eksternal Indonesia.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, berpendapat bahwa kebijakan ini dapat memperkuat likuiditas valuta asing (valas) domestik.
Hal ini juga akan membantu stabilisasi pasar dan memberikan ruang bernapas yang lebih besar bagi sistem keuangan nasional.
Menurut Yusuf, langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menjaga ketersediaan dolar Amerika Serikat (AS) di dalam negeri.
Upaya ini dilakukan di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung.
Yusuf menilai bahwa selama ini sebagian besar DHE tidak bertahan lama dalam sistem keuangan domestik.
Dana tersebut langsung dikonversi ke rupiah atau digunakan untuk berbagai kebutuhan lain.
Kondisi ini membuat pasokan dolar di pasar domestik menjadi relatif terbatas.
Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa manfaat utama kebijakan ini bukan pada peningkatan cadangan devisa negara secara langsung.
Manfaat utamanya adalah bertambahnya likuiditas dolar di dalam sistem perbankan nasional.
Dengan likuiditas valas yang lebih besar, pasar keuangan domestik dinilai memiliki ruang yang lebih kuat untuk meredam gejolak eksternal.
Selain itu, perbankan akan memiliki akses pendanaan dolar AS yang lebih besar.
Di sisi lain, Yusuf melihat potensi manfaat lain dari kebijakan ini adalah pemanfaatan dana DHE sebagai agunan kredit.
Skema ini memungkinkan eksportir tetap memperoleh fleksibilitas likuiditas.
Sementara itu, perbankan memiliki peluang menyalurkan pembiayaan dengan risiko yang lebih terukur.
Yusuf menjelaskan bahwa jika dana yang mengendap dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan modal kerja, maka eksportir akan tetap memperoleh fleksibilitas likuiditas.
Secara bersamaan, bank akan mendapatkan peluang ekspansi kredit dengan risiko yang relatif rendah.
Pada tahap inilah likuiditas mulai berubah menjadi aktivitas ekonomi yang produktif.
Selain itu, insentif perpajakan yang disiapkan pemerintah diharapkan dapat mendorong eksportir untuk mempertahankan dana lebih lama di dalam negeri.
Hal ini pada akhirnya akan memperkuat pasokan valas nasional.
Meskipun demikian, Yusuf menekankan bahwa efektivitas kebijakan ini tetap bergantung pada kemampuan sistem keuangan.
Sistem keuangan harus mampu menyalurkan likuiditas tersebut ke sektor-sektor produktif.
Hal ini penting untuk memastikan dana yang tersimpan tidak hanya memperkuat stabilitas pasar, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi dan penciptaan nilai tambah.
Yusuf menambahkan bahwa kebijakan ini dapat menjadi lapisan pertahanan tambahan bagi stabilitas eksternal Indonesia, bukan sebagai solusi tunggal.
Baca juga: KH Adib Rofiuddin Izza, Pengasuh Buntet Cirebon, Berpulang
Kebijakan ini dinilai sebagai lapisan pertahanan tambahan bagi stabilitas eksternal Indonesia, bukan sebagai solusi tunggal.
