KabarDermayu.com – Dinamika politik di Israel memasuki babak baru setelah Presiden Isaac Herzog secara resmi memberikan mandat pembentukan pemerintahan kepada Gadi Eisenkot pada Minggu (8/11). Keputusan ini diambil menyusul serangkaian konsultasi intensif yang dilakukan presiden dengan seluruh faksi politik yang berhasil mengamankan kursi di Knesset atau parlemen Israel pasca-pemilu.
Langkah ini menjadi perhatian besar publik internasional karena posisi Benjamin Netanyahu sebagai perdana menteri terlama dalam sejarah Israel kini berada di titik krusial. Meski mandat telah berpindah ke tangan Eisenkot, transisi kekuasaan di Israel tidak serta-merta terjadi secara instan, mengingat sistem politik di negara tersebut sangat bergantung pada pembentukan koalisi yang solid.
Tantangan dalam Pembentukan Pemerintahan Baru
Sebagai mantan panglima militer dan pemimpin Partai Yashar yang berhaluan tengah, Eisenkot kini dihadapkan pada tenggat waktu enam pekan untuk mengonsolidasikan dukungan. Ia memiliki ambisi besar untuk membentuk apa yang ia sebut sebagai “pemerintahan darurat nasional”. Targetnya adalah menyatukan empat partai oposisi Yahudi yang secara matematis memiliki 48 kursi di parlemen.
Dalam pernyataannya, Eisenkot menegaskan keterbukaan komunikasi kepada semua pihak yang memiliki visi serupa dalam menghadapi tantangan nasional. Ia menekankan bahwa mereka yang menghambat proses pembentukan pemerintahan di tengah situasi darurat saat ini akan tercatat dalam sejarah sebagai pihak yang gagal bertindak bagi kepentingan negara.
Namun, jalan menuju kursi perdana menteri bagi Eisenkot tidaklah mulus. Terdapat empat syarat ketat yang ia ajukan bagi partai yang ingin bergabung, di antaranya:
Dinamika Oposisi dan Posisi Netanyahu
Syarat yang diajukan Eisenkot, khususnya terkait pengakuan terhadap Hamas, secara praktis membatasi ruang gerak partai-partai Arab untuk masuk ke dalam kabinet. Meski begitu, mereka masih memiliki opsi untuk memberikan dukungan eksternal guna menjaga stabilitas koalisi di parlemen. Di sisi lain, hambatan internal justru datang dari sesama kubu oposisi, yakni Avigdor Liberman dari Partai Yisrael Beiteinu.
Liberman secara terbuka meragukan efektivitas pemerintahan minoritas yang diusung Eisenkot. Ia khawatir skema tersebut justru akan memperkuat posisi Netanyahu dalam jangka panjang. Sebagai solusinya, Liberman justru mengusulkan koalisi yang lebih luas dengan melibatkan partai ultra-Ortodoks, sebuah langkah yang sempat ia tolak selama bertahun-tahun.
Ketegangan ini semakin kompleks karena adanya perbedaan pandangan mendasar mengenai wajib militer bagi warga ultra-Ortodoks. Sementara Eisenkot dan sebagian oposisi mendorong kewajiban pengabdian universal, partai-partai ultra-Ortodoks justru menuntut pengecualian hukum atas kewajiban tersebut. Hal ini menciptakan dilema politik yang cukup pelik bagi upaya pembentukan koalisi baru.
Mekanisme Konstitusional Israel
Secara hukum, Israel membutuhkan dukungan mayoritas sederhana untuk membentuk pemerintahan. Namun, untuk menjatuhkan pemerintahan yang sedang berkuasa, diperlukan dukungan minimal 61 dari 120 anggota Knesset, disertai dengan persetujuan terhadap pemerintahan alternatif yang akan menggantikannya.
Jika dalam 28 hari masa negosiasi Eisenkot gagal menyatukan dukungan, atau jika perpanjangan waktu 14 hari tidak membuahkan hasil, maka mandat pembentukan pemerintahan akan dikembalikan kepada Netanyahu. Sampai saat itu tiba, Netanyahu tetap memegang kendali pemerintahan dalam status sementara.
Eisenkot sendiri terus mendesak agar proses ini dipercepat. Ia berargumen bahwa kondisi di mana seorang perdana menteri sementara tetap memegang kendali penuh atas sistem keamanan dan penegakan hukum, di tengah penurunan kepercayaan publik yang drastis, merupakan kondisi yang berisiko bagi stabilitas nasional.
Publik kini menanti apakah Eisenkot mampu merangkul faksi-faksi yang terpecah tersebut atau justru dinamika ini akan membawa Israel kembali ke meja perundingan dengan Netanyahu sebagai tokoh sentral di akhir masa mandat.
