KabarDermayu.com – Ketegangan politik di Israel kian meruncing pasca-pemilihan umum parlemen yang baru saja berlangsung. Ketua Partai Yashar, Gadi Eisenkot, melontarkan kritik tajam terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Partai Likud atas sikap mereka yang dianggap tidak mau menerima kekalahan dalam kontestasi politik tersebut.
Dalam pernyataan yang diunggah melalui platform media sosial X pada Selasa (3/11/2026), Eisenkot menuding pihak Netanyahu berupaya merusak integritas proses demokrasi. Menurutnya, serangan yang dilancarkan terhadap Komite Pemilihan Umum Pusat merupakan strategi untuk mendiskreditkan hasil pemilu yang tidak memihak kepada koalisi mereka.
Eisenkot menegaskan bahwa narasi yang dibangun oleh Partai Likud hanyalah upaya untuk menutupi kenyataan pahit atas perolehan suara yang tidak memenuhi ekspektasi. Ia menilai tindakan tersebut mencerminkan pola perilaku lama yang enggan berada di bawah pengawasan atau kendali institusi resmi negara.
Situasi ini dipicu oleh langkah Partai Likud yang secara resmi meminta Komite Pemilihan Umum Pusat untuk segera mengadakan rapat darurat. Permintaan tersebut didasari oleh klaim adanya dugaan campur tangan pihak asing dalam proses pemungutan suara, khususnya di komunitas Arab Israel, sebelum hasil akhir ditetapkan.
Menanggapi desakan tersebut, Ketua Komite Pemilihan Umum Pusat, Hakim Noam Sohlberg, memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu akan tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pihak penyelenggara pemilu berkomitmen untuk menjaga independensi hasil suara dari tekanan politik mana pun.
Konteks perselisihan ini terjadi di tengah masa transisi krusial, di mana Presiden Israel, Isaac Herzog, dijadwalkan akan memulai rangkaian konsultasi dengan berbagai faksi di parlemen (Knesset) pada hari Rabu hingga Kamis. Pertemuan ini merupakan langkah konstitusional untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan mandat dalam membentuk pemerintahan baru.
Berdasarkan data perolehan kursi, blok yang dipimpin oleh Netanyahu hanya mampu mengamankan 53 kursi dari total 120 kursi yang tersedia di Knesset. Sementara itu, partai oposisi Yahudi berhasil mengumpulkan 48 kursi, dan partai-partai dari kelompok Arab meraih 19 kursi.
Posisi Gadi Eisenkot kini semakin menguat setelah mendapatkan dukungan dari 48 anggota parlemen oposisi Yahudi. Sejumlah partai, termasuk The Democrats, Together, dan Yisrael Beytenu, telah secara terbuka menyatakan akan merekomendasikan Eisenkot kepada Presiden Herzog sebagai calon pembentuk pemerintahan.
Jika dua daftar partai Arab turut memberikan dukungan, maka total suara yang mengarah kepada Eisenkot berpotensi mencapai 67 kursi. Angka ini secara matematis memberikan keunggulan bagi Eisenkot dalam proses pembentukan koalisi pemerintahan di masa mendatang.
Namun, jalan menuju kursi pemerintahan tidaklah mudah bagi Eisenkot. Merujuk pada Hukum Dasar Israel tentang Pemerintahan, sosok yang menerima mandat dari Presiden memiliki waktu terbatas, yakni 28 hari, untuk menyusun kabinet. Presiden memiliki wewenang untuk memberikan perpanjangan waktu selama 14 hari jika diperlukan.
Proses politik ini kini menjadi sorotan publik internasional, mengingat stabilitas pemerintahan Israel sangat berpengaruh terhadap dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah. Publik pun menanti langkah Presiden Herzog dalam menengahi kebuntuan politik yang sedang terjadi antara kubu petahana dan kelompok oposisi.
