KabarDermayu.com – Ketegangan internal di pemerintahan Iran dilaporkan semakin memanas. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, dan Ketua Parlemen, Mohammad Bagher Ghalibaf, dikabarkan berencana untuk mencopot Menteri Luar Negeri, Abbas Araghchi.
Laporan ini berasal dari media Iran Internasional, yang mengutip sejumlah sumber. Tuduhan utama terhadap Araghchi adalah ia diduga melewati jalur kepresidenan dan lebih memilih mengikuti arahan dari Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) dalam setiap pembahasan nuklir dengan Washington.
Menurut sumber tersebut, dalam dua pekan terakhir, Araghchi dianggap telah mengabaikan arahan dari Presiden Pezeshkian dan Ketua Parlemen Ghalibaf. Tindakannya dinilai lebih mencerminkan posisinya sebagai ajudan Komandan IRGC, Ahmad Vahidi, daripada sebagai menteri yang menjalankan kebijakan pemerintah.
Lebih lanjut, laporan itu menyebutkan bahwa Araghchi menjalankan instruksi dari pimpinan IRGC tanpa memberikan informasi yang memadai kepada Presiden Pezeshkian. Situasi ini disebut membuat Pezeshkian gerah dan bahkan mengancam akan mencopot Araghchi jika kondisi serupa terus berlanjut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Iran mengenai isu tersebut. Laporan ini pun belum dapat diverifikasi secara independen oleh pihak luar.
Potensi Retaknya Kepemimpinan Iran
Perkembangan terbaru ini menambah daftar laporan mengenai adanya perpecahan serius di dalam tubuh pemerintahan Iran. Sebelumnya, Iran Internasional juga pernah melaporkan adanya ketegangan antara Presiden Pezeshkian dan Ahmad Vahidi yang telah berlangsung sejak 28 Maret.
Konflik internal ini disebut-sebut dipicu oleh perbedaan pandangan mengenai penanganan perang dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat serta kondisi ekonomi negara.
Baca juga di sini: Game Petualangan Terbaru Kini Tersedia di PC dan Mobile
Krisis di internal kepemimpinan Iran ini juga diduga menjadi salah satu faktor penyebab mandeknya perundingan antara Washington dan Teheran. Pembicaraan ini bertujuan untuk mengubah gencatan senjata yang rapuh menjadi sebuah kesepakatan permanen.
Pada 15 April, media Israel Hayom melaporkan adanya frustrasi dari pihak Amerika Serikat. Delegasi Iran yang hadir di Islamabad dilaporkan tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan strategis.
Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa salah satu syarat dari Amerika Serikat untuk melanjutkan perundingan adalah para negosiator Iran harus memiliki mandat penuh dari IRGC untuk menyepakati hasil akhir.
Selain itu, dua pejabat senior Garda Revolusi, yaitu Ahmad Vahidi dan Ali Abdollahi, diduga tidak memberikan izin kepada delegasi politik Iran di Pakistan untuk memberikan jawaban kepada pihak Amerika Serikat.
Menanggapi situasi yang kian pelik ini, Presiden Pezeshkian dilaporkan telah meminta Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf untuk mengambil sikap tegas. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan Iran dari kehancuran ekonomi yang lebih parah.
Peristiwa ini menyoroti kompleksitas dinamika politik di Iran, di mana keputusan-keputusan penting dalam hubungan internasional tampaknya sangat dipengaruhi oleh kekuatan internal, termasuk IRGC, yang terkadang menimbulkan gesekan dengan institusi pemerintahan sipil.
Ketidaksepakatan dalam penentuan kebijakan, terutama terkait isu nuklir dan hubungan luar negeri, dapat menciptakan hambatan signifikan dalam upaya diplomatik negara tersebut. Hal ini juga berpotensi memengaruhi persepsi internasional terhadap stabilitas dan kohesi pemerintahan Iran.
Masa depan negosiasi nuklir dan hubungan Iran dengan negara-negara Barat akan sangat bergantung pada bagaimana kepemimpinan Iran mampu mengatasi perbedaan internal ini dan menunjukkan kesatuan dalam pengambilan keputusan di kancah internasional.
