KabarDermayu.com – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk senantiasa membuka ruang bagi kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
Menurut Hasto, sikap akomodatif terhadap masukan publik merupakan langkah krusial dalam menjalankan roda pemerintahan yang sehat. Hal ini dianggap selaras dengan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi fungsi pengawasan dan keseimbangan atau check and balances.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto saat merespons pertanyaan media terkait ucapan Presiden Prabowo Subianto mengenai istilah ‘londo ireng’. Ia menegaskan bahwa pihaknya berpegang teguh pada komitmen yang pernah diucapkan langsung oleh Presiden.
Hasto memberikan keterangan tersebut usai menghadiri acara teatrikal dalam rangka memperingati peristiwa Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, pada Minggu, 26 Juli 2026.
Dalam penjelasannya, Hasto merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo di hadapan sidang gabungan DPR RI yang turut dihadiri oleh perwakilan DPD RI. Baginya, komitmen Presiden untuk membuka ruang kritik adalah landasan penting bagi kehidupan berbangsa.
“Demokrasi memerlukan check and balances. Demokrasi memerlukan kritik. Itulah yang menjadi pegangan PDI Perjuangan dalam forum resmi yang disampaikan oleh Presiden,” ujar Hasto menegaskan posisinya.
Hasto menambahkan bahwa PDIP akan terus menjadikan pernyataan Presiden tersebut sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi politik mereka. Ia menekankan bahwa kritik yang konstruktif adalah bagian tak terpisahkan dari penguatan sistem demokrasi di Indonesia.
Lebih lanjut, Hasto menyoroti bahwa masyarakat saat ini memiliki harapan besar agar pernyataan Presiden mengenai pentingnya kritik tersebut dapat diwujudkan secara nyata dalam implementasi kebijakan di lapangan.
“Rakyat menuntut agar apa yang disampaikan oleh beliau itu juga dinyatakan melalui suatu tindakan-tindakan konkret,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Hasto juga sempat menyinggung situasi di beberapa negara seperti Nepal dan Bangladesh yang mengalami gejolak akibat protes masyarakat. Ia berharap pemerintah Indonesia dapat lebih responsif dalam menanggapi aspirasi publik.
Hasto menegaskan bahwa suara-suara kritis yang muncul dari masyarakat sebenarnya didasari oleh rasa patriotisme dan kecintaan yang mendalam terhadap Tanah Air. Oleh karena itu, ia menilai suara tersebut layak mendapatkan ruang untuk didengar.
“Jangan sampai suara-suara kritis yang mereka suarakan itu juga dengan rasa patriotik, dengan cinta terhadap Tanah Air itu seharusnya diberikan ruang,” pungkasnya.
Dalam rangkaian peristiwa yang sama, Hasto juga sempat menyinggung perihal dinamika hukum yang terjadi belakangan ini. Ia menyoroti perbedaan perlakuan yang ia amati dalam proses hukum, termasuk membandingkan pengalamannya sendiri saat berhadapan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hasto menekankan pentingnya kesetaraan di mata hukum bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Ia mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur hukum harus tetap dijunjung tinggi sebagai bentuk penghormatan terhadap institusi negara.
