KabarDermayu.com – Anggota Komisi XII DPR RI, Cek Endra, menyambut baik pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menegaskan bahwa skema gross split hanya berlaku untuk sektor migas dan tidak akan diperluas ke sektor mineral dan batubara (minerba).
Penegasan ini dinilai sebagai sinyal positif bagi dunia usaha. Selain itu, hal ini juga akan memperkuat kepercayaan para investor terhadap sektor pertambangan nasional. Kepastian regulasi menjadi faktor krusial dalam mendorong investasi jangka panjang di sektor minerba.
Sektor minerba membutuhkan modal yang sangat besar dan memiliki siklus usaha yang panjang. Oleh karena itu, penegasan pemerintah untuk tidak mengubah rezim pengelolaan minerba adalah langkah yang tepat. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas iklim investasi nasional.
Cek Endra menyatakan bahwa kepastian hukum dan kepastian berusaha merupakan fondasi penting. Keduanya berperan dalam menjaga daya tarik investasi nasional. Penegasan pemerintah bahwa aturan minerba tetap mengacu pada regulasi yang berlaku saat ini memberikan kepastian bagi para pelaku usaha.
Dengan kepastian ini, para pelaku usaha dapat melanjutkan kegiatan investasinya tanpa keraguan. Hal ini menjadi kabar baik bagi daerah-daerah yang menjadi penghasil mineral dan batubara. Daerah-daerah tersebut selama ini menjadi motor penggerak ekonomi nasional.
Contoh daerah tersebut meliputi Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, hingga Papua. Aktivitas investasi yang terus berjalan di daerah-daerah ini memiliki dampak positif yang luas.
Peningkatan produksi dan penerimaan negara merupakan salah satu dampaknya. Selain itu, investasi juga membuka banyak lapangan kerja. Usaha-usaha lokal turut tergerakkan, dan pertumbuhan ekonomi daerah pun terdorong.
Sektor minerba memegang posisi strategis dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan ekspor dan penerimaan negara. Pengembangan industri hilir yang berbasis sumber daya alam juga menjadi bagian pentingnya.
Oleh karena itu, keberhasilan program hilirisasi sangat bergantung pada ketersediaan pasokan bahan baku. Selain itu, keberlanjutan investasi di sektor hulu juga menjadi penentu utama. Keberhasilan hilirisasi membutuhkan dukungan investasi yang berkelanjutan.
Konsistensi kebijakan menjadi sangat penting agar para pelaku usaha memiliki keyakinan. Keyakinan ini diperlukan agar mereka terus berinvestasi, mengembangkan usaha, dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Stabilitas kebijakan juga semakin penting di tengah meningkatnya kebutuhan global.
Kebutuhan global tersebut mencakup berbagai komoditas mineral strategis yang dimiliki Indonesia. Dengan dukungan regulasi yang konsisten, Indonesia memiliki peluang besar. Peluang tersebut adalah untuk memperkuat posisinya sebagai pusat pengembangan industri berbasis mineral.
Selain itu, konsistensi kebijakan juga dapat meningkatkan daya saing nasional. Komisi XII DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan. Tujuannya adalah untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan secara optimal.
Pengelolaan yang optimal diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat. Hal ini juga akan mendukung agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan. Komisi XII DPR RI akan memastikan semua aspek tersebut berjalan sesuai rencana.
