KabarDermayu.com – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyoroti isu keselamatan di perlintasan sebidang kereta api. Hal ini terungkap dalam kunjungan kerja mereka ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon.
Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk membahas berbagai permasalahan terkait operasional kereta api, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan penumpang dan masyarakat umum.
Salah satu fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah rencana pembangunan flyover atau jalan layang di kawasan Krucuk. Pembangunan ini diharapkan dapat mengatasi persoalan kemacetan dan meningkatkan keselamatan di titik pertemuan antara jalur kereta api dan jalan raya.
Anggota Komisi V DPR RI menekankan pentingnya solusi permanen untuk perlintasan sebidang yang kerap menjadi sumber kecelakaan. Keberadaan flyover dinilai sebagai langkah strategis untuk memisahkan arus lalu lintas kendaraan darat dengan jalur kereta api.
Dalam diskusi tersebut, pihak KAI Daop 3 Cirebon memaparkan berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan untuk meningkatkan aspek keselamatan. Termasuk di dalamnya adalah modernisasi persinyalan dan perbaikan infrastruktur di sepanjang jalur kereta api.
Manajer Humas KAI Daop 3 Cirebon, Krisbiyantoro, turut memberikan keterangan terkait progres dan rencana pembangunan flyover Krucuk. Ia menyampaikan bahwa pembangunan ini merupakan bagian dari komitmen KAI untuk terus meningkatkan pelayanan dan keselamatan.
Krisbiyantoro menjelaskan bahwa studi kelayakan dan perencanaan detail untuk pembangunan flyover Krucuk telah dilakukan. Saat ini, proses tersebut sedang dalam tahap finalisasi sebelum dilanjutkan ke tahapan konstruksi.
Ia menambahkan, pembangunan flyover ini tidak hanya akan mengatasi masalah keselamatan di perlintasan sebidang, tetapi juga berkontribusi pada kelancaran arus transportasi di wilayah Cirebon.
Perlintasan sebidang di Krucuk diketahui kerap menimbulkan kemacetan parah, terutama saat kereta api melintas. Hal ini dikarenakan lokasinya yang strategis dan menjadi akses utama bagi banyak kendaraan.
Keberadaan flyover akan membebaskan lalu lintas kendaraan dari hambatan laju kereta api, sehingga waktu tempuh dapat dipersingkat dan potensi kecelakaan dapat diminimalisir secara signifikan.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi V DPR RI juga meninjau langsung kondisi di lapangan terkait beberapa perlintasan sebidang lainnya di wilayah Daop 3 Cirebon. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi.
Kunjungan ini menegaskan bahwa keselamatan di perlintasan sebidang adalah isu krusial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Kolaborasi antara pemerintah, DPR, dan operator kereta api menjadi kunci untuk menemukan solusi terbaik.
Pihak KAI Daop 3 Cirebon berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait guna mempercepat realisasi pembangunan flyover Krucuk.
Diharapkan, setelah pembangunan flyover ini selesai, angka kecelakaan di perlintasan sebidang dapat berkurang drastis. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan sistem transportasi yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.
Selain pembangunan flyover Krucuk, Komisi V DPR RI juga mendiskusikan isu-isu lain yang berkaitan dengan pengembangan infrastruktur perkeretaapian di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
Termasuk di antaranya adalah peningkatan kapasitas jalur, revitalisasi stasiun, serta penambahan fasilitas pendukung untuk kenyamanan penumpang.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat mendorong percepatan berbagai program pengembangan perkeretaapian yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah utara Jawa.
PT KAI Daop 3 Cirebon sendiri memiliki peran vital dalam melayani mobilitas masyarakat di wilayah tersebut. Oleh karena itu, setiap peningkatan layanan dan keselamatan akan memberikan dampak positif yang luas.
Dengan adanya perhatian dari Komisi V DPR RI, diharapkan berbagai kendala yang selama ini menghambat pembangunan infrastruktur perkeretaapian dapat segera teratasi.
Pembangunan flyover Krucuk menjadi salah satu prioritas yang mendesak untuk segera direalisasikan demi menjawab kebutuhan masyarakat akan transportasi yang lebih aman dan efisien.
Komisi V DPR RI akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap setiap perkembangan yang ada. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat yang optimal.
Para pemangku kepentingan diharapkan dapat bersinergi lebih erat untuk mewujudkan visi transportasi massal yang modern dan aman di Indonesia.
