KabarDermayu.com – Ketua DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Indramayu, Dedy, menyoroti respons Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Indramayu terkait polemik pengelolaan pajak. Tanggapan yang diberikan dinilai kurang memuaskan dan bahkan disamakan dengan jawaban anak SMP.
Pernyataan ini disampaikan Dedy sebagai respons atas beredarnya isu mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan pajak daerah yang berujung pada klarifikasi dari Bapenda.
Menurut Dedy, klarifikasi yang disampaikan oleh pihak Bapenda tidaklah resmi dan terkesan dibuat-buat. Hal ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Ia merasa bahwa penjelasan yang diberikan tidak sesuai dengan standar profesionalisme yang seharusnya dijunjung tinggi oleh instansi pemerintah.
Dedy menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan transparan dari Bapenda terkait isu-isu sensitif seperti pengelolaan pajak. Ini demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Ia menambahkan bahwa klarifikasi yang diberikan terkesan defensif dan tidak menjawab inti permasalahan yang sebenarnya.
Hal ini tentu saja menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat dan awak media yang berusaha mendapatkan informasi yang akurat.
Ketua IWOI Indramayu tersebut berharap agar Bapenda dapat memberikan klarifikasi yang lebih substansial dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Ia juga menyayangkan sikap Bapenda yang terkesan menutup diri dan tidak terbuka terhadap pertanyaan dari publik.
Dedy mengingatkan bahwa keterbukaan informasi publik adalah hak seluruh warga negara, sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Pihak IWOI Indramayu sendiri akan terus memantau perkembangan kasus ini dan siap memberikan advokasi bagi masyarakat jika diperlukan.
Mereka berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah daerah dijalankan sesuai dengan aturan dan mengedepankan kepentingan rakyat.
Lebih lanjut, Dedy menuturkan bahwa respons yang diberikan oleh Bapenda justru semakin memperdalam kecurigaan publik.
Ia berpendapat bahwa seharusnya Bapenda bersikap proaktif dalam memberikan penjelasan, bukan reaktif setelah isu menjadi ramai.
“Jawaban mereka itu seperti anak SMP yang sedang membela diri. Tidak ada dasar hukumnya, tidak ada data yang jelas, hanya sekadar opini,” tegas Dedy.
Baca juga: 182 Lulusan Unwir: Adaptasi Digital & Etika di Era Industri
Ia juga menyoroti bahwa surat klarifikasi yang dikeluarkan oleh Bapenda tidak memiliki nomor registrasi yang jelas, sehingga sulit untuk dilacak keasliannya.
Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah surat tersebut benar-benar resmi atau hanya dibuat-buat untuk menutupi masalah yang ada.
Dedy menambahkan bahwa IWOI Indramayu telah berupaya untuk melakukan konfirmasi langsung dengan pihak Bapenda.
Namun, upaya tersebut tidak mendapatkan respons yang memuaskan.
Ia merasa bahwa Bapenda terkesan mengabaikan keberadaan awak media dan masyarakat.
Ketua IWOI Indramayu ini mengimbau kepada seluruh instansi pemerintah di Indramayu untuk selalu bersikap transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya.
Terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah, yang merupakan amanah dari rakyat.
Dedy juga mengingatkan kepada masyarakat Indramayu untuk tidak ragu melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan wewenang yang terjadi di lingkungan pemerintah.
Laporan dari masyarakat sangat penting untuk menjaga jalannya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Ia berharap agar polemik ini dapat segera terselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan kegaduhan yang berkepanjangan.
Pihak IWOI Indramayu akan terus mengawal isu ini hingga tuntas dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan.
Tanggapan Bapenda yang dinilai tidak memuaskan ini menjadi catatan penting bagi evaluasi kinerja instansi tersebut ke depannya.
Dedy menutup pernyataannya dengan harapan agar Bapenda Indramayu dapat belajar dari kejadian ini dan meningkatkan profesionalismenya.
Ini demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Indramayu.
