KabarDermayu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap pola korupsi yang sistematis dan berantai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Praktik ini diduga telah berlangsung sejak sebelum tahapan perencanaan proyek.
Temuan ini muncul dari penanganan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Pemkab Muara Enim. KPK menilai bahwa korupsi tidak hanya terjadi saat proyek berjalan, tetapi juga melibatkan tahapan awal seperti perencanaan dan penganggaran.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa dua operasi tangkap tangan yang dilakukan lembaganya menunjukkan adanya dugaan praktik korupsi yang menyentuh hampir seluruh tahapan pengelolaan anggaran daerah.
“Dua peristiwa tertangkap tangan ini mengungkap dugaan praktik korupsi pada pengelolaan anggaran yang ‘sempurna’, dari awal hingga akhir,” kata Budi Prasetyo, Minggu, 14 Juni 2026.
Suap Diduga Terjadi Sebelum Perencanaan Proyek
Dalam operasi tangkap tangan pertama terkait suap PBJ di Pemkab Muara Enim, KPK menemukan indikasi bahwa praktik suap telah berlangsung jauh sebelum proyek dirancang atau masuk tahap penganggaran.
Diduga, pihak swasta memberikan sejumlah uang kepada bupati sebagai bentuk “uang tanam” untuk menjaga hubungan baik dan memperoleh keuntungan pada proyek pemerintah di masa mendatang.
Praktik yang dikenal sebagai ijon proyek ini dinilai berpotensi mengunci proses pengadaan sejak awal. Perusahaan yang telah memberikan imbalan diduga berharap dapat kembali ditunjuk sebagai pemenang tender dalam berbagai proyek pemerintah.
KPK menilai pola semacam ini menjadi pintu masuk terjadinya berbagai bentuk penyimpangan lain pada tahapan berikutnya. Ketika proses awal sudah terkontaminasi oleh kepentingan tertentu, maka seluruh siklus pengelolaan anggaran berisiko ikut terdampak.
Rentan Terjadi Mark-up hingga Manipulasi Dokumen
Budi menjelaskan bahwa praktik korupsi yang dimulai sejak awal dapat memicu berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.
Beberapa bentuk kerawanan yang ditemukan antara lain:
- Rekayasa Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Penggelembungan anggaran atau mark-up.
- Penurunan spesifikasi kualitas barang dan jasa.
- Pengurangan volume pekerjaan.
- Manipulasi laporan keuangan.
- Rekayasa dokumen administrasi untuk kepentingan pertanggungjawaban.
Menurut KPK, berbagai praktik tersebut dilakukan agar proyek tetap terlihat sesuai aturan di atas kertas meskipun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
Kondisi tersebut kemudian menjadi bagian dari rangkaian korupsi yang saling berkaitan dari satu tahap ke tahap lainnya.
Dugaan Pengondisian Audit BPK
KPK juga menyoroti operasi tangkap tangan kedua yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji untuk memengaruhi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Muara Enim.
Menurut Budi, kasus tersebut menjadi bukti bahwa penyimpangan yang terjadi pada tahap pelaksanaan proyek berpotensi berlanjut hingga proses pemeriksaan dan pertanggungjawaban.
“Adapun rusaknya siklus keuangan ini, terbukti pada peristiwa tertangkap tangan kedua terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji untuk mengkondisikan atau mengubah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terkait PBJ di Pemkab Muara Enim,” ujar Budi.
Temuan itu menunjukkan bahwa praktik korupsi tidak hanya menyasar tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek, tetapi juga dapat menjangkau proses pengawasan yang seharusnya menjadi mekanisme pengendalian.
KPK Perketat Pengawasan di Tiga Area Rawan
Menyikapi pola korupsi yang ditemukan dalam kasus Muara Enim, KPK menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat langkah pencegahan melalui Kedeputian Pencegahan dan Monitoring.
Pengawasan dilakukan melalui berbagai instrumen, termasuk Survei Penilaian Integritas (SPI) serta Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP).
KPK memusatkan perhatian pada tiga sektor yang selama ini dianggap paling rentan terhadap praktik korupsi, yakni:
- Perencanaan.
- Penganggaran.
- Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
“Fokus pada tiga area utama yang menjadi titik paling rawan korupsi, yaitu perencanaan, penganggaran, dan PBJ,” kata Budi.
Pengadaan Barang dan Jasa Masih Jadi Sektor Rawan
Berdasarkan data penanganan perkara yang dimiliki KPK, sektor pengadaan barang dan jasa masih menjadi salah satu bidang dengan tingkat kerawanan korupsi tertinggi.
Dari total 1.782 perkara yang ditangani KPK hingga saat ini, sebanyak 446 perkara atau sekitar 25 persen berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.
Data tersebut menunjukkan bahwa sektor PBJ masih menjadi ruang yang kerap dimanfaatkan untuk berbagai praktik korupsi, mulai dari suap, pengaturan proyek, hingga kesepakatan ilegal antara penyelenggara negara dan pihak swasta.
Sementara itu, capaian Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Pemkab Muara Enim pada tahun 2025 tercatat mencapai 81,94 sehingga masuk dalam kategori terjaga.
Rinciannya meliputi:
- Skor perencanaan: 94.
- Skor penganggaran: 83.
- Skor pengadaan barang dan jasa: 74.
Meski secara keseluruhan capaian MCSP Pemkab Muara Enim tergolong sangat baik, KPK mencatat sektor pengadaan barang dan jasa masih berada pada kategori waspada sehingga memerlukan perhatian dan pengawasan yang lebih ketat.
