KabarDermayu.com – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak membantah adanya instruksi dari TNI Angkatan Darat terkait pembubaran acara nonton bareng (nobar) film “Pesta Babi”. Ia menegaskan bahwa pembubaran tersebut merupakan inisiatif dari pemerintah daerah (Pemda) setempat demi menjaga keamanan wilayah.
Maruli menjelaskan bahwa keputusan pembubaran itu diambil oleh koordinator wilayah atau pejabat pemerintahan daerah yang menilai adanya potensi risiko keributan. Hal ini sesuai dengan tanggung jawab mereka untuk menjaga ketertiban dan keamanan di daerah masing-masing.
“Itu kan memang coba saja ditanya yang jelas ya, karena ada pembubaran kan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Itu kan tanggung jawabnya apa namanya koordinator wilayah, antara pejabat pemerintahan di sana menganggap ada risiko keributan. Ya kan itu mereka, tidak ada instruksi langsung kok,” ujar Maruli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 19 Mei 2026.
Ia kembali menekankan bahwa TNI Angkatan Darat tidak mengeluarkan instruksi langsung terkait pembubaran acara tersebut. “Bukan TNI-nya. Pemerintah daerahnya, pemerintah daerahnya memutuskan untuk itu kan instruksinya tidak ada, gitu loh,” tegasnya.
Lebih lanjut, Maruli menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki masalah dengan film “Pesta Babi” itu sendiri. Ia justru menyoroti berbagai program positif yang telah dilaksanakan oleh TNI untuk masyarakat. Menurutnya, film tersebut mungkin menimbulkan berbagai interpretasi, namun penting untuk melihat kontribusi TNI yang lebih luas.
Baca juga: Perkuat Rupiah: BI Kucurkan Rp 2 T/Hari, Purbaya Ungkap Hasil Rp 600 M
“Ya orang mempunyai pendapat ya silakan aja, tapi saya juga berani bilang bahwa program kami juga banyak. Itu pendapat-pendapat orang bahwa seolah-olah kita mempekerjakan begitu kan bukan, bukan kepentingan TNI. Itu kan cadangan untuk negara,” tuturnya.
Film dokumenter “Pesta Babi” memang belakangan ini menjadi sorotan publik. Film yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale ini mengangkat isu-isu terkait masyarakat adat di Papua, khususnya mengenai perjuangan mereka melawan proyek pemerintah dan korporasi yang berpotensi mengubah hutan serta tanah adat menjadi kawasan industri sawit, tebu, dan proyek pangan skala besar.
Isu ini semakin ramai diperbincangkan setelah terjadi insiden pembubaran nobar film “Pesta Babi” di beberapa daerah, salah satunya di Ternate. Pembubaran tersebut dilaporkan dilakukan oleh aparat TNI, dengan berbagai alasan yang disampaikan, mulai dari persoalan perizinan hingga narasi film yang dinilai provokatif.
Dalam trailer film yang diunggah di kanal YouTube Watchdoc Documentary pada Maret lalu, terlihat penggambaran masyarakat adat setempat sedang mengangkat kayu besar. Trailer tersebut juga menampilkan kapal besar yang membawa alat berat untuk mendukung proyek yang sedang berjalan.
Salah seorang masyarakat adat dalam trailer tersebut mengungkapkan kebingungannya, “Kami masyarakat setempat, kami tidak tau. Kami kaget pagi-pagi kapal sudah ada di Pelabuhan kami.”
Film dokumenter ini juga merekam berbagai bentuk perlawanan masyarakat adat, mulai dari pemasangan salib raksasa, palang adat, hingga gerakan Salib Merah di beberapa titik strategis sebagai bentuk protes.
Terdapat pula adegan di mana warga adat menunjukkan palang di sebuah lahan yang bertuliskan ‘Tanah Milik TNI AD Kodam XVII/ Cendrawasih. Pengawasan Koramil 1707.02/MERAUKE KODIM 1707 MERAUKE KOREM 174/ATW atas hak: Surat Pelepasan Adat Tanggal 05 Juni 2025. Luas Lahan: 100 hektar.’ Ini mengindikasikan adanya keterlibatan atau klaim lahan yang berkaitan dengan institusi militer.
Trailer film dokumenter “Pesta Babi” juga menampilkan data mengenai kepemilikan atau afiliasi bisnis perkebunan sawit dan tebu di wilayah tersebut. Data tersebut bahkan menunjukkan segelintir orang yang menerima manfaat dari proyek-proyek ini.
Salah seorang warga setempat menyuarakan keprihatinannya, “Hutan adat hilang kami mau hidup dimana?”. Pertanyaan ini menyoroti dampak ekologis dan sosial dari proyek-proyek tersebut terhadap keberlangsungan hidup masyarakat adat.
Lebih lanjut, trailer tersebut juga memperlihatkan dukungan dari sejumlah gereja di Indonesia terhadap penolakan proyek strategis nasional di tanah Papua. Seorang pria dalam trailer menyatakan, “Gereja-gereja di Indonesia mendukung masyarakat adat yang menolak proyek strategis nasional di tanah Papua.”
Film ini secara keseluruhan bertujuan untuk membuka mata publik mengenai kompleksitas isu agraria dan hak-hak masyarakat adat di Papua yang seringkali terpinggirkan akibat pembangunan berskala besar.
