KabarDermayu.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengumumkan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan miliknya pada dokumen internal Kementerian PU. Kasus ini telah diserahkan kepada biro hukum untuk penanganan lebih lanjut.
Dody menjelaskan bahwa dokumen yang beredar merupakan dokumen asli kementerian. Namun, tanda tangan yang tertera di dalamnya bukanlah tanda tangannya. Selain itu, ditemukan perbedaan nomor dokumen dengan arsip resmi yang dimiliki oleh kementerian.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Dody dalam sesi media briefing di Kantor Kementerian PU, Jakarta Pusat, pada Jumat, 22 Mei 2026. Ia menyatakan keprihatinannya atas dugaan pemalsuan yang terjadi di kementerian yang mengelola anggaran besar setiap tahunnya.
“Ya, itu memang fakta yang menyedihkan,” ujar Dody. Ia mengaku merasa terpukul dengan adanya peristiwa semacam itu di lingkungan Kementerian PU.
“Sebetulnya saya itu terpukul, tertampar, terludahi, dan sedih sekali,” ungkap Dody dengan nada prihatin.
Menurut Menteri PU, dugaan pemalsuan ini menjadi perhatian serius karena berkaitan erat dengan keamanan administrasi di lingkungan kementerian. Ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa praktik serupa dapat juga terjadi pada dokumen pejabat lainnya.
“Kalau kemudian tanda tangan Menteri PU saja berani dipalsukan, ya bagaimana dengan tanda tangan yang lain, kan? Dirjen, Sekjen, dan lainnya,” tambahnya, menekankan potensi risiko yang lebih luas.
Baca juga: Ilham Habibie: Reindustrialisasi Nasional, Begini Penjelasannya
Dody memastikan bahwa kasus ini telah dilaporkan dan saat ini sedang ditangani oleh biro hukum kementerian. Ia belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai jenis dokumen yang diduga dipalsukan maupun pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini.
Dalam kesempatan yang sama, Dody juga menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai keberadaan “deep state” atau jaringan tersembunyi di lingkungan birokrasi. Ia mengakui bahwa kondisi tersebut memang ada di Kementerian PU dan menjadi salah satu persoalan yang sedang dalam proses pembenahan.
“Yang selama ini didengung-dengungkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, ada deep state di Kementerian PU, ya memang ada,” bebernya, mengkonfirmasi adanya fenomena tersebut.
Dody mengibaratkan keberadaan ‘deep state‘ di Kementerian PU layaknya rayap yang menggerogoti kayu dari dalam. Menurutnya, kerusakan yang ditimbulkan oleh praktik semacam itu dapat membuat birokrasi menjadi rapuh.
“Deep state itu kayak rayap-rayap,” kata Dody. Ia melanjutkan, “Ada tentara yang kuat, ada polisi, ada intelijen yang berkualitas, dan jangan lupa yang paling akhir, birokrasi berintegritas, yang juga kuat. Jika salah satu dari pilar ini lemah, pasti negaranya ambrol,” jelasnya, menekankan pentingnya setiap pilar kekuatan negara.
Ia menambahkan bahwa langkah yang diambil untuk memberantas praktik tersebut adalah dengan melakukan perombakan pejabat di lingkungan kementerian. Perombakan ini mencakup berbagai tingkatan, mulai dari eselon I hingga kepala balai.
“Itu sebabnya kemudian mengapa saya bolak-balik gonta-ganti eselon 1, bolak-balik ganti eselon 2, eselon 3, dan seterusnya,” ujarnya, menjelaskan strategi penataan ulang jajaran pimpinan.
