KabarDermayu.com – Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan penting di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 22 Mei 2026. Beliau mengundang sejumlah pejabat ekonomi yang pernah menjabat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Tujuan utama pertemuan ini adalah untuk menyerap pengalaman berharga mereka dalam menghadapi krisis ekonomi global pada tahun 2008. Diskusi ini diharapkan dapat memberikan wawasan strategis bagi pemerintahan saat ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut, menyampaikan informasi ini kepada publik. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, juga hadir dalam pertemuan tersebut.
“Saya didampingi oleh Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya, tadi mendampingi Bapak Presiden menerima beberapa tokoh yang pernah menjadi menteri atau gubernur Bank Indonesia,” ujar Airlangga usai pertemuan.
Para tokoh ekonomi yang diundang antara lain Burhanuddin Abdullah, yang menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2003-2008. Selain itu, hadir pula Paskah Suzetta, mantan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas periode 2005-2009, dan Lukita Dinarsyah Tuwo, mantan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas periode 2010-2014.
Menurut Airlangga, para pejabat ekonomi era SBY tersebut membagikan pengalaman mereka dalam mengelola perekonomian nasional, khususnya saat menghadapi gejolak krisis ekonomi pada periode 2004 hingga 2014.
“Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008. Kebetulan mereka rata-rata di periodenya antara 2004 sampai 2014,” jelas Airlangga.
Baca juga: Pemadaman Listrik Meluas di Riau, Sumbar, Sumut, dan Aceh
Salah satu poin penting yang dibahas adalah pengalaman menghadapi inflasi yang sempat melonjak tajam, bahkan mencapai sekitar 17 persen. Selain itu, gejolak nilai tukar rupiah akibat kenaikan harga minyak dunia pada tahun 2005 juga menjadi sorotan.
Airlangga mengungkapkan bahwa harga minyak dunia pada periode tersebut sempat menyentuh angka yang sangat tinggi, yaitu 140 dolar AS per barel. Kondisi ini berdampak signifikan pada kenaikan inflasi domestik, yang bahkan dilaporkan mencapai 27 persen pada suatu waktu.
Menariknya, Airlangga membandingkan situasi ekonomi saat ini dengan masa lalu. Ia menyatakan bahwa kondisi makro ekonomi Indonesia saat ini dinilai relatif lebih baik. Fundamental ekonomi dinilai lebih kuat, dan depresiasi nilai tukar rupiah tercatat lebih terkendali, berada di kisaran 5 persen.
“Kalau kita cek dengan konteks hari ini, relatif situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat, dan depresiasi rupiah itu sekitar 5 persen. Jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya,” kata Airlangga.
Ia menambahkan bahwa pertemuan ini menjadi ajang pembelajaran penting untuk mengantisipasi dan mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Pengalaman masa lalu menjadi referensi berharga.
Presiden Prabowo juga memberikan arahan agar pemerintah terus memantau regulasi yang ada. Tujuannya adalah untuk memperkuat sektor keuangan nasional dan menjaga kehati-hatian dalam operasional perbankan.
Selain itu, pemerintah berencana untuk mengkaji lebih dalam mengenai penguatan permodalan bank. Hal ini mengingat jumlah bank yang beroperasi di Indonesia tergolong cukup banyak.
“Presiden meminta kami bersama Menteri Keuangan untuk memonitor bagaimana regulasi-regulasi untuk memperkuat situasi finansial dan juga menjaga prudensial dari perbankan kita. Kita memang jumlah perbankan banyak dan mungkin kita perlu kaji bagaimana permodalannya untuk diperkuat,” papar Airlangga.
Sementara itu, Burhanuddin Abdullah, salah satu mantan pejabat ekonomi yang hadir, menyambut baik pertemuan tersebut. Menurutnya, diskusi mengenai pengalaman masa lalu sangat relevan dan dapat dijadikan pelajaran berharga dalam menghadapi kondisi ekonomi saat ini.
“Diskusi cerita masa lalu, ada peristiwa yang dulu juga pernah terjadi dan bisa dijadikan pelajaran sekarang,” ujar Burhanuddin.
Ia memberikan contoh konkret mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak yang pernah mencapai 126 persen pada tahun 2005. Kenaikan tersebut dipicu oleh faktor eksternal yang kemudian berdampak luas pada kondisi ekonomi domestik.
“Dulu di dalam negeri yang menaikkan, itu juga karena eksternal kan, faktornya maksud saya, eksternal kan. Nah terus kemudian dampaknya kan sama seperti sekarang. Mungkin cara penanganannya yang harus di-refine gitu,” jelasnya.
Burhanuddin menekankan bahwa pembahasan dalam pertemuan tidak hanya terfokus pada satu aspek, seperti nilai tukar rupiah. Namun, lebih kepada dampak menyeluruh dari kondisi global terhadap perekonomian nasional.
Ia juga menyoroti pentingnya langkah-langkah yang lebih rinci dari pemerintah. Langkah tersebut harus mencakup aspek fiskal maupun moneter. Selain itu, penguatan koordinasi antarlembaga menjadi kunci utama dalam menangani situasi ekonomi yang kompleks.
“Di pemerintah lah. Jadi fiskalnya bagaimana, moneter bagaimana, secara teamwork-nya harus seperti apa untuk menyelesaikan masalah ini,” pungkasnya.
