KabarDermayu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) sekaligus Wakil Ketua Umum Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI), Ribka Haluk, menekankan pentingnya PIKI untuk tidak hanya beraktivitas, tetapi juga mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap kebijakan publik. Ia berharap PIKI dapat meninggalkan warisan yang berkelanjutan bagi bangsa Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan Ribka dalam Rapat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PIKI yang dipimpin oleh Ketua Umum PIKI, Maruarar Sirait. Pertemuan tersebut diselenggarakan di Kantor DPP PIKI, Jakarta, pada Sabtu, 6 Juni 2026.
“Kami ingin PIKI juga bisa masuk di wilayah ini, bisa mempengaruhi kebijakan. Ada sesuatu legacy yang akan harus kita tinggalkan untuk lima tahun dan bahkan seterusnya. Jadi tidak kegiatan pada kegiatan-kegiatan action yang kemudian setelah lima tahun selesai,” ujar Ribka.
Ia menambahkan, “Makanya saya setuju ekosistem ini kita bangun.”
Dalam kesempatan tersebut, Ribka menyampaikan apresiasinya kepada Maruarar Sirait atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk terlibat dalam kepengurusan PIKI. Menurutnya, kepercayaan tersebut merupakan sebuah panggilan pelayanan di tengah tanggung jawabnya sebagai Wamendagri yang mengawal ratusan daerah di Indonesia.
Ribka juga memuji kepemimpinan Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, karena dianggap mampu memberikan teladan bagi seluruh pengurus. Ia menyoroti bagaimana Ara, meskipun menjabat sebagai menteri, tetap meluangkan waktu untuk memimpin dan membangun organisasi.
“Ini menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana keteladanan ini [ditunjukkan] bagi kami yang lain, seperti itu. Seorang Pak Ara saja menjadi sosok yang dikagumi di kalangan kita, tetapi merendahkan diri seperti Kristus, mau memikul salib, memimpin organisasi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa PIKI tidak boleh hanya menjadi organisasi yang menjalankan kegiatan seremonial semata. Ia menekankan perlunya PIKI untuk mampu membangun ekosistem yang produktif, menghasilkan gagasan-gagasan cemerlang, kader-kader berkualitas, dan kebijakan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat luas.
“Ketika kita ada dalam organisasi ini berarti kita membawa tanggung jawab yang besar. Saya ingin PIKI ini menjadi sebuah organisasi yang mempengaruhi kebijakan,” tegasnya.
Menurut pandangan Ribka, salah satu persoalan krusial yang perlu menjadi fokus perhatian PIKI adalah isu kemiskinan. Oleh karena itu, ia mendorong para intelektual, akademisi, profesional, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan yang tergabung dalam organisasi tersebut untuk berkolaborasi. Tujuannya adalah untuk bersama-sama merumuskan konsep-konsep inovatif dan rekomendasi kebijakan yang dapat secara efektif membantu menjawab berbagai tantangan bangsa yang kompleks.
Sementara itu, Maruarar Sirait memberikan apresiasi atas komitmen dan kinerja Ribka Haluk. Apresiasi tersebut tidak hanya terbatas pada tugas pemerintahannya sebagai Wamendagri, tetapi juga atas kontribusinya yang berharga di PIKI. Ara secara khusus menyoroti Ribka sebagai sosok yang bekerja dengan sangat baik dan memiliki pemahaman mendalam mengenai kebutuhan daerah, terutama di wilayah Indonesia Timur.
Ara juga meminta Ribka untuk turut serta membantu mengidentifikasi tokoh-tokoh potensial di wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Maluku Utara. Tokoh-tokoh yang dimaksud adalah mereka yang memiliki integritas tinggi dan komitmen kuat untuk turut membangun PIKI di daerah masing-masing.
Menurut Ara, keberhasilan suatu organisasi sangat bergantung pada ketepatan dalam memilih sumber daya manusia yang akan mengemban tugas dan menjalankan visi serta misi organisasi tersebut. Pemilihan SDM yang tepat merupakan kunci utama keberlanjutan dan efektivitas organisasi.
“Jadi tolong pilih orang-orang yang memang bisa menjalankan visi-misi PIKI ini,” tegas Ara.
Rapat DPP PIKI ini menjadi sebuah momentum penting untuk konsolidasi organisasi. Tujuannya adalah memperkuat peran intelektual Kristen Indonesia dalam menghasilkan pemikiran-pemikiran strategis yang konstruktif, memberikan pengaruh yang positif terhadap kebijakan publik, serta menghadirkan kontribusi nyata dan berarti bagi pembangunan bangsa secara keseluruhan. (LAN)
