KabarDermayu.com – Polemik seputar penilaian dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan pada 9 Mei lalu terus bergulir. Menanggapi sorotan publik terhadap sistem penilaian oleh dewan juri, Sekretariat Jenderal MPR RI kini tengah mengkaji kemungkinan penerapan sanksi tambahan bagi para juri yang terlibat.
Sebelumnya, MPR RI telah menjatuhkan sanksi penonaktifan terhadap dewan juri yang bertugas dalam ajang tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, dalam sebuah konferensi pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Beliau menyatakan bahwa proses penelaahan sanksi administrasi lainnya sedang berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Siti Fauziah menjelaskan bahwa pihak kesekretariatan akan mendalami lebih lanjut keterlibatan juri yang berasal dari internal MPR. Pendalaman ini akan mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap tindakan sesuai dengan regulasi yang ada.
Beliau menambahkan bahwa komunikasi dengan pimpinan MPR telah dilakukan, dan kini pihaknya akan meninjau aturan BKN. Pertanyaan yang diajukan adalah apakah ada unsur-unsur yang dapat dikaitkan dengan peraturan yang berlaku di BKN terkait dengan kinerja para juri.
Lebih lanjut, Siti Fauziah memastikan bahwa seluruh jajaran dewan juri yang terlibat dalam polemik ini tidak akan dilibatkan lagi dalam LCC Empat Pilar MPR RI untuk tahun 2026. Hal ini berlaku pula untuk perlombaan ulang yang akan diselenggarakan khusus untuk babak final tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
Polemik ini bermula ketika sebuah pertanyaan mengenai mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melibatkan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menjadi sorotan di media sosial. Peserta dari Grup C, Josepha Alexandra, memberikan jawaban yang dianggap benar secara substansi.
Jawaban Josepha Alexandra adalah: “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.” Namun, jawaban ini justru mendapatkan nilai minus 5 dari salah satu juri, Dyastasita WB.
Kejanggalan semakin terlihat ketika soal yang sama dilemparkan kepada Grup B. Kelompok ini memberikan jawaban dengan susunan kalimat yang persis sama dengan Grup C. Kali ini, juri memberikan nilai penuh 10 poin untuk jawaban tersebut.
Perbedaan penilaian yang mencolok ini sontak memicu protes dari peserta Grup C. Mereka merasa jawaban mereka sudah tepat dan sesuai dengan esensi pertanyaan. Pihak juri beralasan bahwa mereka tidak mendengar penyebutan kata “DPD” dari jawaban Grup C, dan menekankan bahwa artikulasi menjadi faktor krusial dalam penilaian.
Selain Dyastasita WB, juri lainnya, Indri Wahyuni, juga turut menuai reaksi publik atas pernyataannya terkait penilaian. Indri menjelaskan bahwa penilaian juri memang mempertimbangkan aspek artikulasi jawaban. Ia menyatakan bahwa sejak awal peserta telah diperingatkan mengenai pentingnya artikulasi yang jelas.
“Begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya. artikulasi itu penting ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas ya. Kalau menurut kalian sudah (benar), tapi dewan juri menilai kalian tidak, karena mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya itu artinya dewan juri berhak memberikan nilai minus 5,” ujar Indri Wahyuni.
Pernyataan ini semakin memperuncing perdebatan mengenai standar penilaian yang diterapkan oleh dewan juri. Banyak pihak menilai bahwa fokus pada artikulasi yang sangat detail, hingga mengabaikan substansi jawaban yang benar, merupakan praktik penilaian yang kurang adil.
Kasus ini menunjukkan adanya potensi kelemahan dalam sistem rekrutmen dan pelatihan juri untuk ajang-ajang kompetisi akademik. Penting bagi penyelenggara untuk memastikan bahwa juri memiliki pemahaman yang mendalam mengenai materi yang dilombakan dan mampu menerapkan kriteria penilaian yang objektif dan konsisten.
Polemik LCC Empat Pilar MPR RI ini juga memunculkan diskusi mengenai pentingnya transparansi dalam proses penjurian. Peserta dan publik berhak mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai dasar-dasar penilaian yang digunakan.
Peristiwa ini diharapkan menjadi pembelajaran berharga bagi MPR RI dan penyelenggara acara serupa. Peninjauan kembali terhadap standar operasional prosedur (SOP) penjurian dan peningkatan kapasitas para juri menjadi langkah krusial untuk mencegah terulangnya polemik di masa mendatang.
Upaya MPR RI untuk menelaah sanksi tambahan bagi dewan juri menunjukkan keseriusan dalam menanggapi kritik publik. Langkah ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyelenggaraan LCC Empat Pilar.
Selain itu, penting juga untuk meninjau kembali kurikulum dan materi yang disajikan dalam LCC Empat Pilar. Tujuannya adalah agar pemahaman peserta tidak hanya terbatas pada hafalan, tetapi juga pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Kasus ini juga menyoroti peran penting media sosial dalam mengawasi jalannya sebuah acara. Sorotan publik melalui media sosial dapat menjadi katalisator untuk perbaikan dan akuntabilitas penyelenggara.
Baca juga: Inter Milan dan Lazio Bersatu dalam Final Coppa Italia: Ideologi Politik Jadi Perekat Rival
Harapannya, melalui evaluasi menyeluruh dan tindakan perbaikan yang konkret, Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI dapat terus menjadi ajang yang positif dan edukatif bagi generasi muda Indonesia dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan.
