KabarDermayu.com – Penurunan nilai rupiah dan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi sorotan tajam dari Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Prof Didin S Damanhuri. Ia mempertanyakan efektivitas langkah politik yang diambil Presiden Prabowo Subianto berupa pertemuan dengan sejumlah pejabat senior era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut penilaian Didin, langkah pertemuan tersebut tidak akan mampu mengatasi tekanan berkepanjangan terhadap nilai tukar rupiah dan IHSG yang terus mengalami pelemahan. “Kalau menurut saya, pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo sebagai tonggak kepemimpinan tertinggi, harusnya mulai melakukan pembenahan secara konkrit pada aspek-aspek yang mempengaruhi nilai tukar rupiah dan IHSG,” tegas Didin dalam percakapan dengan awak media pada Minggu, 24 Mei 2026.
Baca juga: Sistem Kelistrikan Sumatera Berangsur Pulih
Salah satu solusi konkret yang ia tawarkan adalah pembenahan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan热 Kompensasi Dimuka Pengelolaan (KDMP). Dengan perbaikan sistem pengelolaan, diharapkan ruang fiskal negara bisa semakin lapang sehingga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat ditekan. “Pembenahan tata kelola itu akan menghindari tumpukan utang luar negeri,” terang Didin.
Selain aspek pengelolaan program pemerintah, Didin juga mendesak perbaikan tata kelola pasar modal yang dinilai masih dikuasai oleh praktik spekulatif para pemain besar. Ia menyoroti adanya aktivitas goreng-menggoreng yang mengganggu stabilitas dan integritas pasar. “Hal ini penting dilakukan, untuk mendapatkan kembali trust dari dalam maupun luar negeri terhadap pasar modal, sebagai wahana peningkatan modal dan industrial baik korporasi nasional besar maupun UMKM serta asing,” papar Didin.
Tidak hanya fokus pada pasar modal, ia juga mengingatkan pemerintah untuk menjaga iklim investasi di sektor perbankan. Dengan kondisi yang kondusif, diharapkan arus masuk modal asing atau capital inflow dapat meningkat secara sehat. “Langkah ini akan membantu Indonesia, untuk memacu pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian geoekonomi-politik global,” terang Didin.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memang menerima beberapa mantan pejabat era pemerintahan SBY di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, 22 Mei 2026. Pertemuan ini menyertakan sejumlah figur senior seperti Burhanuddin Abdullah yang pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2003-2008, Paskah Suzetta yang waktunya menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada 2005-2009, Lukita Dinarsyah Tuwo sebagai Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, serta Sudrajat yang menduduki posisi Duta Besar Indonesia untuk China pada 2005-2009.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang ikut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut menjelaskan bahwa pertemuan membahas pengalaman para mantan pejabat itu saat menghadapi krisis moneter tahun 2008. “Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008. Kebetulan mereka rata-rata di periodenya antara 2004 sampai 2014,” tutur Airlangga.
