KabarDermayu.com – Sebuah provinsi di Kanada yang kaya akan sumber daya minyak dikabarkan siap menggelar pemungutan suara terkait kemerdekaannya. Rencana ini muncul setelah adanya penyerahan hampir 302 ribu tanda tangan oleh kelompok pro-kemerdekaan, yang menginisiasi dilakukannya referendum mengenai pemisahan diri dari pemerintah pusat.
Peristiwa ini berpusat di Provinsi Alberta, Kanada. Perdana Menteri Alberta, Danielle Smith, berencana untuk mengajukan pertanyaan kepada warganya. Pertanyaan tersebut akan menyangkut apakah mereka ingin provinsinya yang kaya minyak tetap berada di bawah kekuasaan Kanada atau memilih untuk merdeka.
Pengumuman mengenai kemungkinan referendum ini disampaikan oleh kelompok pro-kemerdekaan yang menamakan diri Stay Free Alberta. Untuk menggelar referendum, diperlukan minimal 177.732 tanda tangan. Jumlah ini setara dengan 10 persen dari total suara yang diberikan dalam pemilihan provinsi sebelumnya.
Meskipun Danielle Smith secara pribadi mendukung agar Alberta tetap menjadi bagian dari Kanada, ia berpendapat bahwa masyarakat berhak menyuarakan pandangan mereka mengenai masa depan provinsi tersebut. Namun, inisiatif ini menghadapi penolakan di pengadilan dari kelompok-kelompok First Nations. Mereka berargumen bahwa pemisahan diri akan melanggar hak-hak perjanjian yang telah ada.
Sementara itu, Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, menanggapi isu ini dengan menyatakan bahwa Alberta memiliki peran yang sangat penting. Ia berjanji akan terus membangun kedaulatan negara Kanada agar semakin kuat.
Baca juga: MBG: 1.152 Dapur Masih Ditutup, BGN Tekankan Kualitas Layanan Sesuai Standar Nasional
Pemerintah pusat di Ottawa, ibu kota Kanada, telah berupaya untuk mengatasi berbagai keluhan yang telah lama disuarakan oleh Alberta. Keluhan tersebut mencakup perselisihan mengenai kebijakan energi serta akses ke pasar ekspor untuk sektor minyak dan gas yang menjadi tulang punggung ekonomi provinsi tersebut.
Alberta memang dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil minyak terpenting di Kanada. Provinsi ini memiliki sejarah perselisihan yang panjang dengan pemerintah federal terkait berbagai isu. Isu-isu tersebut meliputi peraturan lingkungan, sistem perpajakan, dan akses terhadap pembangunan jalur pipa minyak.
Sentimen separatis di Alberta semakin menguat akibat klaim bahwa pemerintah pusat di Ottawa dianggap telah menghambat perekonomian sumber daya alam yang dimiliki provinsi tersebut. Meskipun demikian, data survei menunjukkan bahwa gagasan kemerdekaan penuh masih menjadi posisi minoritas di kalangan masyarakat Alberta.
Perlu dicatat, berdasarkan informasi dari situs Russia Today pada Senin, 25 Mei 2026, bahkan jika warga Alberta memilih untuk merdeka dan menggelar referendum resmi, provinsi tersebut tidak dapat secara sepihak meninggalkan Kanada.
Menurut kerangka konstitusional Kanada, hasil dari sebuah referendum yang menunjukkan keinginan kuat untuk merdeka akan memerlukan proses negosiasi lebih lanjut. Negosiasi ini harus melibatkan pemerintah federal dan provinsi-provinsi lain di Kanada. Selain itu, potensi tantangan hukum dari kelompok masyarakat adat dapat semakin memperumit seluruh proses tersebut.
