KabarDermayu.com – Peringatan Hari Buruh di Kota Bandung pada Jumat, 1 Mei 2026, berubah menjadi ricuh akibat aksi anarkis yang diduga dilakukan oleh massa penyusup. Situasi yang sebelumnya damai dan tertib dalam unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, mendadak memanas menjelang malam.
Kericuhan pecah di kawasan Jalan Tamansari Dago Cikapayang. Sekelompok massa yang mengenakan pakaian serba hitam dilaporkan melakukan perusakan dan pembakaran terhadap fasilitas umum, termasuk sebuah pos polisi di area tersebut.
Rekaman video amatir menunjukkan massa yang sama membakar dan merusak sejumlah fasilitas. Upaya petugas kepolisian untuk membubarkan aksi anarkis tersebut berujung pada bentrokan, yang mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas di Jalan Tamansari.
Polisi berhasil mengendalikan situasi dan memukul mundur massa anarkis. Beberapa individu yang diduga sebagai penyusup berhasil diamankan, beserta barang bukti berupa bom molotov yang ditemukan dari tangan mereka. Para terduga pelaku juga dilaporkan sempat menghentikan pengendara yang melintas di lokasi kejadian.
Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan, mengonfirmasi bahwa situasi telah kembali terkendali. Ia menyatakan bahwa kelompok yang melakukan tindakan pidana telah membubarkan diri dan arus lalu lintas telah kembali normal.
“Situasi sudah kondusif, lalulintas sudah kembali lancar, tadi juga sudah kita amankan dari beberapa dari kelompok yang membuat ricuh termasuk barang bukti bom molotov,” ujar Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan pada Jumat malam.
Baca juga di sini: BOYNEXTDOOR Comeback dengan Konsep Unik Bertema Mantan
Pihak kepolisian, bersama dengan TNI dan pemerintah daerah, tetap bersiaga di lokasi kejadian. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan lebih lanjut dan mencegah terjadinya kericuhan susulan.
Tuntutan Hari Buruh
Sebelum insiden kericuhan terjadi, aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa di depan Gedung DPRD Jawa Barat pada Jumat sore berlangsung secara kondusif. Berbagai universitas mengirimkan perwakilannya untuk menyuarakan tujuh tuntutan utama kepada pemerintah.
Salah satu tuntutan krusial adalah mendesak pengesahan undang-undang ketenagakerjaan baru yang diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan kerja dan kepastian jaminan sosial bagi para pekerja.
Selain itu, mahasiswa juga menyuarakan aspirasi untuk penghapusan sistem outsourcing yang dianggap merugikan pekerja, serta menentang praktik upah murah. Mereka juga meminta pemerintah untuk menghentikan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan melakukan pengendalian impor demi melindungi industri dalam negeri.
Tuntutan lainnya mencakup reformasi sistem perpajakan. Mahasiswa mengusulkan kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak dan penghapusan pajak atas tunjangan hari raya (THR).
Mahasiswa juga mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Perampasan Aset yang bertujuan untuk pemberantasan korupsi. Tidak hanya itu, mereka juga menuntut pemerintah untuk menetapkan batas maksimal potongan aplikasi transportasi online, yaitu sebesar 10 persen, agar pendapatan para pengemudi dapat lebih sejahtera.
