KabarDermayu.com – Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menyoroti dugaan pengerdilan fungsi negara hukum demi mempertahankan kekuasaan. Ia menyampaikan pandangannya dalam sebuah diskusi publik di Universitas Paramadina pada Jumat, 22 Mei 2026.
Menurut Sudirman, negara hukum dan kedaulatan rakyat yang seharusnya menjadi instrumen vital dalam pendistribusian kemakmuran, kini justru dijadikan alat untuk merebut, mengakumulasi, dan mempertahankan kekuasaan semata.
Ia menambahkan bahwa akumulasi kerusakan tata kelola selama satu dekade terakhir telah menggeser kepemimpinan institusional menjadi personalisasi kekuasaan. Aturan main pun turut diubah seiring pergeseran tersebut.
Sudirman Said menegaskan bahwa satu-satunya jalan keluar dari krisis tata kelola ini adalah pemulihan kepercayaan publik secara kolektif. Ia menekankan pentingnya kerja sama dan bahu-membahu dari semua pihak untuk menguatkan nilai rupiah di Indonesia.
“Semua pihak harus bekerja keras, bahu-membahu, mengembalikan kepercayaan. Membangun kembali trust. Yang paling bertanggung jawab tentu adalah yang diamanahi otoritas. Syaratnya satu, buka lebar-lebar telinga, mata, dan nurani,” ujar Sudirman.
Baca juga: Ayah Korban Tegaskan Bukan TNI yang Tembak Anaknya di Papua
Ia melanjutkan, langkah-langkah perbaikan ini harus berlandaskan pada intelektualitas, spiritualitas, dan moralitas. Tujuannya agar semua pihak memahami batas dan arah yang harus ditempuh, dengan pijakan pada bukti dan nilai yang ada.
Pada kesempatan yang sama, Peneliti Utama BRIN, Prof. Siti Zuhro, menilai bahwa proses politik di Indonesia telah kehilangan substansi demokrasi akibat hilangnya fungsi checks and balances.
Siti Zuhro juga mengkritik struktur kabinet yang gemuk namun tidak sebanding dengan kinerjanya.
“Dalam teori failing state, ini adalah fase awal dari disfungsi kelembagaan. Ini bukan jatuh ke jurang tiba-tiba, tapi kemunduran perlahan yang dianggap normal. Padahal kita sedang sangat tidak baik-baik saja. Jika dibiarkan permanen, jurang negara gagal itu bisa menjadi kenyataan,” jelasnya.
Runtuhnya fungsi pembagian tugas kelembagaan politik ini berdampak langsung pada rapuhnya ruang fiskal. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengkritik minimnya proses teknokrasi dalam perumusan kebijakan yang kini didominasi pola reverse planning.
“Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memampangkan karakter perumusan program hari ini: reverse planning. Ia dibikin dulu, baru direncanakan kemudian,” ungkap Wijayanto.
Ketiadaan perencanaan yang matang memaksa anggaran negara untuk membiayai program populis yang menyedot porsi hingga 10 persen dari pendapatan negara, di tengah lesunya penerimaan pajak. Di tingkat akar rumput, ketidakpastian hukum bergeser menjadi ketakutan bagi pelaku usaha akibat maraknya kriminalisasi kebijakan dan penegakan hukum yang dinilai tebang pilih.
Ekonom Senior Universitas Indonesia, Prof. Moh. Ikhsan, mengingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan indikator moneter yang tampak aman. Ia melihat gejala saat ini menunjukkan pola yang mirip dengan awal krisis pada tahun 1997-1998.
“Indonesia belum di tepi jurang, tapi pintu keluar mulai menutup,” kata Moh. Ikhsan. Ia menambahkan bahwa modal ekonomi yang tersisa hanyalah penunda waktu krisis.
“Buffer seperti cadangan devisa yang cukup dan perbankan yang sehat itu bukan kekebalan. Itu sekadar waktu yang kita punya untuk memperbaiki diri,” tandasnya.
