KabarDermayu.com – Wakil Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P., menekankan pentingnya kolaborasi strategis antara lembaga legislatif dan para pakar hukum. Sinergi ini dinilai krusial untuk merumuskan kebijakan yang mampu menjaga nasional sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

Pernyataan tersebut disampaikan Cucun saat membuka Konferensi Nasional Ke-5 Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) di Trans Luxury Hotel, Bandung, pada Jumat malam (20/11/2026). Mengusung tema besar “Konstitusi, Kedaulatan Ekonomi dan Negara Kesejahteraan”, forum ini menjadi wadah diskusi bagi para akademisi untuk merespons dinamika tantangan global.

Dalam pemaparannya, Cucun menyoroti berbagai tantangan ekonomi dunia yang kompleks, mulai dari ketidakpastian rantai pasok, fluktuasi harga energi, hingga dinamika geopolitik yang memengaruhi kondisi dalam negeri. Menurutnya, menjaga kedaulatan ekonomi bukan berarti Indonesia harus menutup diri dari arus investasi maupun kerja sama internasional.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum DPP PKB ini menjelaskan bahwa DPR RI memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Melalui tiga fungsi utamanya—legislasi, penganggaran, dan pengawasan—DPR berupaya memastikan seluruh instrumen negara bekerja untuk kesejahteraan rakyat.

Cucun menekankan bahwa keberhasilan sebuah negara kesejahteraan harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa indikator yang ia soroti meliputi:

Selain isu kesejahteraan, konferensi ini juga membedah berbagai topik krusial seperti politik hukum ekonomi, transformasi digital, serta pengelolaan sumber daya alam. Cucun mengingatkan bahwa setiap kebijakan investasi harus tetap mengedepankan perlindungan terhadap tenaga kerja dan kelestarian lingkungan hidup.

Dalam kesempatan tersebut, ia secara khusus mengajak anggota APHTN-HAN untuk lebih aktif berkontribusi dalam proses pembentukan kebijakan publik. Kontribusi tersebut dapat disalurkan melalui forum legislasi, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), maupun kajian akademik mendalam yang nantinya dapat menjadi referensi bagi alat kelengkapan dewan.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap keterlibatan akademisi, Cucun menyambut baik peluncuran buku Hukum dan Kelembagaan Parlemen Indonesia yang merupakan hasil kolaborasi antara APHTN-HAN dan Badan Keahlian DPR RI. Tingginya antusiasme para pakar, yang terbukti dari lebih dari 500 naskah yang masuk dalam agenda Call for Papers, diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi konstruktif bagi negara.

Acara tersebut ditutup dengan penabuhan alat musik tradisional sebagai simbol resmi dimulainya rangkaian konferensi. Cucun berharap, forum ini tidak hanya berhenti pada pertukaran gagasan di ruang akademik, melainkan mampu melahirkan rumusan solutif yang berdampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup rakyat Indonesia.