KabarDermayu.com – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Beniyanto Tamoreka, memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah dan DPR RI dalam memperkuat koordinasi. Langkah ini bertujuan untuk merumuskan berbagai kebijakan strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Salah satu fokus utama dari kebijakan strategis tersebut adalah penguatan tata kelola sektor energi dan sumber daya alam (SDA), serta percepatan investasi.
Beniyanto menekankan bahwa sektor energi dan SDA masih memegang peranan krusial sebagai pilar perekonomian nasional. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola, peningkatan nilai tambah dari sumber daya alam, dan penciptaan kepastian bagi para pelaku usaha menjadi langkah fundamental.
Upaya ini diharapkan dapat memperkuat daya saing Indonesia di tengah persaingan ekonomi global yang terus berubah.
“Kami mendukung langkah pemerintah untuk terus memperkuat tata kelola sektor energi dan sumber daya alam. Pengelolaan yang baik tidak hanya akan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan kepastian usaha dan mendorong investasi yang berkelanjutan,” ujar Beniyanto dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 9 Juni 2026.
Ia menambahkan bahwa percepatan investasi harus diiringi dengan penyederhanaan regulasi. Selain itu, kepastian hukum dan peningkatan efisiensi dalam proses perizinan juga menjadi faktor penting.
Penyederhanaan ini tidak boleh mengabaikan aspek pengawasan dan perlindungan lingkungan yang tetap harus dijaga ketat.
Menurut Beniyanto, kepastian investasi merupakan elemen kunci yang akan mendukung pengembangan proyek-proyek strategis nasional, khususnya di sektor energi dan pertambangan.
Manfaat dari hilirisasi dan investasi di sektor pertambangan kini mulai terasa di berbagai daerah yang kaya akan sumber daya alam. Contoh nyata terlihat di kawasan industri mineral Morowali, Sulawesi Tengah.
Oleh karena itu, kepastian kebijakan dan tata kelola yang baik perlu terus dipertahankan agar dampak positif ekonomi dari sektor ini dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Menanggapi wacana relaksasi kuota produksi komoditas tambang yang sedang dikaji oleh pemerintah, Beniyanto menyarankan agar kebijakan tersebut mempertimbangkan beberapa aspek krusial.
Aspek-aspek tersebut meliputi kondisi pasar global, kebutuhan industri di dalam negeri, serta upaya optimalisasi penerimaan negara.
Ia berpendapat bahwa kebijakan yang tepat sasaran akan mampu menjaga keberlanjutan investasi sekaligus memperkuat agenda hilirisasi nasional yang telah dicanangkan.
“Kebijakan sektor energi dan pertambangan harus mampu menciptakan keseimbangan antara peningkatan investasi, optimalisasi penerimaan negara, penguatan hilirisasi, serta perlindungan terhadap kepentingan nasional dalam jangka panjang. Dengan demikian, manfaat pengelolaan sumber daya alam dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat,” jelasnya.
Sebagai mitra kerja pemerintah, Komisi XII DPR RI berkomitmen untuk terus memberikan dukungan terhadap berbagai langkah reformasi di sektor energi dan sumber daya alam.
Reformasi ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
