KabarDermayu.com – Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, melayangkan kritik tajam terhadap dua menteri Israel, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich. Kritik ini muncul menyusul penolakan kedua menteri tersebut terhadap nota kesepahaman (MoU) antara Amerika Serikat dan Iran yang bertujuan mengakhiri konflik. Vance menilai sikap mereka tidak mencerminkan realitas dan justru berpotensi merugikan kepentingan Israel.
Dalam sebuah wawancara dengan The New York Times, Vance secara spesifik menyebut nama Ben-Gvir, Menteri Keamanan Nasional, dan Smotrich, Menteri Keuangan. Ia menyoroti serangan terbuka keduanya terhadap kesepakatan yang ditandatangani secara jarak jauh oleh Presiden Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian.
“Apa sebenarnya usulan kalian? Kalian adalah negara dengan penduduk sekitar 9 juta jiwa. Kalian tidak bisa menyelesaikan setiap persoalan keamanan nasional hanya dengan membunuh,” ujar Vance, mengutip pemerintah Israel, seperti dilaporkan presstv.ir pada Jumat, 19 Juni 2026.
Vance menekankan bahwa kesepakatan tersebut merupakan langkah positif bagi masa depan kawasan Timur Tengah. Ia juga mengingatkan bahwa sebagian besar sistem persenjataan pertahanan yang melindungi Israel dalam beberapa bulan terakhir adalah produk Amerika Serikat dan dibiayai oleh para pembayar pajak AS.
“Donald J. Trump adalah satu-satunya kepala negara di dunia yang saat ini menunjukkan simpati kepada Israel,” ungkap Vance. Ia menambahkan bahwa siapa pun yang menganggap Presiden AS sebagai masalah terbesar bagi Israel, perlu menyadari kenyataan yang sebenarnya.
Nota kesepahaman tersebut mencakup beberapa poin penting, termasuk penghentian permanen permusuhan di seluruh front, pencabutan blokade laut AS dalam waktu 30 hari, pemulihan lalu lintas perdagangan melalui Selat Hormuz, program rekonstruksi senilai minimal 300 miliar dolar AS, serta pencabutan sanksi Amerika Serikat.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, kedua belah pihak akan memasuki masa negosiasi selama 60 hari untuk mencapai perjanjian final yang lebih komprehensif. Negosiasi tatap muka dijadwalkan akan dimulai pada 19 Juni di Swiss, dengan Pakistan dan Qatar bertindak sebagai mediator. Kesepakatan ini timbul setelah perang yang disebut sebagai serangan teror oleh AS dan Israel terhadap Iran, yang dilaporkan dimulai pada akhir Februari.
Nota kesepahaman ini dipandang sebagai pencapaian diplomatik penting bagi Republik Islam Iran di bawah kepemimpinan Pemimpin Tertinggi Iran dan upaya diplomasi para pejabat negara tersebut. Kesepakatan ini juga disebut membuka jalan bagi pembahasan lebih luas mengenai pencabutan sanksi, stabilitas kawasan, dan perdamaian jangka panjang.
Ben-Gvir dan Smotrich, yang merupakan tokoh penting dalam koalisi pemerintahan Benjamin Netanyahu, menjadi penentang paling keras terhadap kesepakatan tersebut. Smotrich bahkan menyatakan melalui media sosial bahwa perjanjian itu “buruk bagi Israel dan seluruh dunia bebas”, seraya menuntut agar pasukan Israel tetap memiliki “kebebasan penuh” untuk menyerang Hezbollah di Lebanon.
Sikap mereka mencerminkan kekecewaan yang lebih luas di kalangan pemerintahan Israel, yang menghadapi kritik domestik karena dianggap mulai bergeser dari kebijakan konfrontasi berkepanjangan menuju upaya meredakan ketegangan.
Presiden Trump sendiri dilaporkan menunjukkan ketidakpuasan terhadap sejumlah tindakan militer Israel di Lebanon. Ia mengkritik serangan ke Beirut yang dinilai berlebihan dan mendorong pendekatan yang lebih hati-hati. Trump juga secara terbuka menyerukan gencatan senjata menyeluruh di semua front, sejalan dengan semangat yang terkandung dalam kesepakatan baru tersebut.
Kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran ini memperlihatkan semakin lebarnya perbedaan antara kepentingan Washington yang menginginkan stabilitas kawasan dan pendekatan Israel yang selama ini mengandalkan tekanan militer secara berkelanjutan.
Iran, yang berpegang pada prinsip-prinsip revolusinya serta dukungannya terhadap kelompok-kelompok yang tergabung dalam Poros Perlawanan (Axis of Resistance), menyatakan bahwa mereka secara konsisten mendorong perdamaian melalui kombinasi kekuatan dan diplomasi.
