KabarDermayu.com – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, telah menetapkan batas waktu enam bulan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang menyimpan aset di luar negeri untuk memulangkan hartanya ke Indonesia.
Dalam sebuah taklimat media yang diselenggarakan di kantor Kementerian Keuangan pada Senin, 11 Mei 2026, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa proses ini tidak akan disertai dengan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.
Oleh karena itu, para pemilik aset tersebut diwajibkan untuk segera mengembalikan harta mereka ke Tanah Air dan memenuhi kewajiban pajak yang berlaku.
“Kami kasih waktu sampai enam bulan ke depan. Setelah itu, kalau masuk kami periksa betul,” ujar Purbaya, seperti dikutip pada Rabu, 13 Mei 2026.
Apabila para pemilik harta dan aset di luar negeri tidak mematuhi ketentuan ini, Purbaya menyatakan akan ada konsekuensi yang tegas. Ia tidak akan ragu untuk membatasi akses bisnis mereka di Indonesia.
“Jadi punya uang di luar pun enggak akan bisa pakai bisnis di sini lagi,” tegasnya.
Meskipun tidak merinci lebih lanjut mengenai rencana pembatasan tersebut, Purbaya kembali menekankan pentingnya para pemilik kekayaan di luar negeri untuk menjalankan prosedur pajak yang benar tanpa adanya pengampunan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lagi mengadakan program pengampunan pajak, termasuk melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty.
Purbaya juga memberikan jaminan bahwa wajib pajak yang telah mengikuti program Tax Amnesty sebelumnya tidak akan dikenakan penagihan lebih lanjut. Pengecualian hanya berlaku jika mereka memiliki komitmen pembayaran yang telah disepakati namun belum terealisasi hingga saat ini.
Pernyataan Menteri Keuangan ini menekankan pentingnya kepatuhan pajak dan repatriasi aset bagi pembangunan ekonomi nasional.
Baca juga: Prabowo Ungkap Adanya Dana Rp49 Triliun yang Akan Diserahkan Bulan Depan
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan basis pajak negara dan menyediakan dana yang lebih besar untuk investasi pembangunan di dalam negeri.
Pihak Kementerian Keuangan akan terus memantau kepatuhan wajib pajak dalam periode enam bulan yang telah ditentukan.
Mekanisme pengawasan dan pemeriksaan akan dilakukan secara ketat untuk memastikan bahwa seluruh aset yang seharusnya kembali ke Indonesia dapat terealisasi.
Purbaya juga mengimbau agar para WNI yang memiliki aset di luar negeri tidak menunda-nunda kewajiban mereka.
Kesadaran akan pentingnya kewajiban perpajakan merupakan elemen kunci dalam menjaga stabilitas keuangan negara.
Pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, namun kepatuhan pajak tetap menjadi prioritas utama.
Program repatriasi aset ini bukan hanya soal penerimaan negara, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dan akuntabilitas.
Dengan kembalinya aset ke Indonesia, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan merata.
Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan efektivitas sistem perpajakan.
Informasi lebih lanjut mengenai prosedur pengembalian aset dan kewajiban pajak akan terus disampaikan oleh Kementerian Keuangan.
Para wajib pajak disarankan untuk segera berkonsultasi dengan otoritas pajak terdekat jika memiliki pertanyaan atau memerlukan klarifikasi.
Tindakan proaktif dari para pemilik aset akan sangat membantu kelancaran program ini.
Konsekuensi yang telah disebutkan oleh Menteri Keuangan menjadi pengingat penting akan seriusnya pemerintah dalam menegakkan aturan perpajakan.
Pembatasan akses bisnis di dalam negeri merupakan salah satu langkah tegas yang dapat diambil.
Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan nasional.
Pemerintah berharap seluruh WNI dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya.
Repatriasi aset diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia.
Kementerian Keuangan akan terus berupaya agar proses ini berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pengawasan yang ketat akan dilakukan selama periode enam bulan tersebut hingga seterusnya.
Komitmen terhadap kepatuhan pajak adalah kunci utama dalam membangun negara yang kuat secara finansial.
