KabarDermayu.com – Pendiri Poros Musyawarah Masyarakat Blok Lapaopao (PORMMAL), Ihwan Kadir, menyoroti adanya kejanggalan dalam implementasi program hilirisasi nikel di Indonesia saat ini.
Menurut Ihwan, di satu sisi pemerintah menggembar-gemborkan semangat nasionalisme dan kedaulatan sumber daya alam, dengan tujuan menghentikan ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan mencegah penjajahan ekonomi oleh pihak asing.
Namun, di sisi lain, ketika ada perusahaan yang berupaya membangun smelter dengan modal dan keringat anak bangsa sendiri, negara terkesan kurang memberikan dukungan.
Ihwan menyebut nama Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, sebagai figur sentral dalam narasi hilirisasi nasional. Namun, di wilayah sekitar tambang, keresahan masyarakat justru mulai terasa akibat perlambatan aktivitas industri nikel.
Ia menggambarkan keluhan yang muncul di masyarakat lingkar tambang. Pedagang kecil mengeluhkan penurunan omzet, kontraktor lokal kehilangan ritme kerja, dan sopir angkutan nikel mulai khawatir kendaraan mereka tidak lagi beroperasi.
Warung-warung mulai sepi, dan masyarakat mulai bertanya-tanya mengenai kelangsungan hidup mereka jika industri melambat. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah, “Kalau industri melambat, kami harus makan apa?”
Di Morowali Utara, perlambatan industri smelter dilaporkan telah memberikan dampak nyata pada perekonomian masyarakat sekitar tambang. Sejumlah kios terancam gulung tikar akibat stagnasi aktivitas kontraktor tambang dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pekerja kontrak.
Baca juga: Polri Laporkan Pembangunan 33 SPPG di Wilayah 3T kepada Menhan
Ihwan menambahkan, di Kolaka, Sulawesi Tenggara, ratusan masyarakat adat bahkan sampai turun ke jalan untuk menuntut aktivitas tambang kembali berjalan. Hal ini disebabkan oleh kelumpuhan ekonomi warga ketika operasi tambang dihentikan.
Tekanan industri nikel juga semakin terasa di berbagai wilayah lain di Sulawesi. Tren PHK mulai menghantui akibat tekanan harga nikel dan lemahnya permintaan global.
Di Bantaeng, Sulawesi Selatan, smelter PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia terpaksa menghentikan operasional dan merumahkan pekerjanya tanpa kepastian kapan akan beroperasi kembali. Di Kabaena, Bombana, lebih dari 800 pekerja terdampak PHK setelah penghentian operasi tambang.
Ihwan kemudian mempertanyakan kebijakan pemerintah yang justru berbicara tentang pemangkasan produksi nasional demi menjaga harga nikel global.
Ia mempertanyakan apakah pemerintah telah benar-benar menghitung dampak sosial dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat yang bergantung pada industri nikel di kawasan tambang. Menurutnya, di Jakarta, pengurangan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) mungkin hanya terlihat sebagai angka statistik.
Namun, di lingkar tambang, pengurangan tersebut berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Cicilan motor terancam macet, anak-anak sekolah berisiko putus sekolah, rumah makan kehilangan pelanggan, dan ekonomi desa bisa lumpuh perlahan.
Dalam konteks hilirisasi nikel, Ihwan menyoroti kurangnya perhatian terhadap dampak sosial ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Ia merasa ada ketidaksesuaian antara retorika pemerintah tentang kedaulatan ekonomi dan kenyataan yang dihadapi oleh komunitas tambang.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa program hilirisasi yang digalakkan pemerintah, meskipun bertujuan baik, justru dapat menciptakan masalah sosial dan ekonomi baru bagi masyarakat yang paling terdampak langsung oleh industri nikel.
Oleh karena itu, Ihwan mendesak pemerintah untuk lebih mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat lokal dalam setiap kebijakan terkait industri nikel, khususnya dalam menghadapi perlambatan produksi dan fluktuasi pasar global.
Ia juga menyarankan agar pemerintah lebih proaktif dalam memberikan solusi konkret bagi masyarakat yang terdampak, bukan hanya sekadar berfokus pada angka statistik atau target produksi semata.
Perlambatan industri nikel ini menjadi pengingat bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang berada di garis depan industri tersebut.
Keresahan yang muncul di Morowali Utara dan Kolaka menjadi bukti nyata bahwa kebijakan industri memiliki dampak sosial yang signifikan dan tidak dapat diabaikan.
Pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk memastikan bahwa program hilirisasi nikel benar-benar memberikan manfaat yang merata dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat lokal.
Dengan demikian, visi kedaulatan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam dapat tercapai tanpa menimbulkan gejolak sosial di tingkat akar rumput.
