KabarDermayu.com – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) melalui Pusat Makroekonomi dan Keuangan, M. Rizal Taufikurahman, mengemukakan bahwa akselerasi belanja pemerintah sejak awal tahun 2026 telah menjadi penopang utama permintaan domestik.
Belanja bantuan sosial (bansos), proyek-proyek pemerintah, serta program-program prioritas disebut sebagai faktor kunci yang menopang permintaan di dalam negeri pada kuartal I-2026.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan belanja pemerintah sebesar 21,81 persen. Angka ini berkontribusi signifikan, yaitu 1,26 persen, terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal I-2026 yang tumbuh sebesar 5,61 persen.
“Belanja pemerintah pada triwulan I menjadi penopang penting pertumbuhan ekonomi di tengah lemahnya konsumsi kelas menengah dan perlambatan manufaktur,” ujar Rizal.
Baca juga: Kapolda Lampung Beri Ultimatum Tegas kepada Begal: Tembak di Tempat Tanpa Toleransi
Namun, Rizal turut menyoroti bahwa efektivitas belanja pemerintah belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar belanja yang masih didorong oleh pos rutin. Kondisi ini terjadi ketika PMI manufaktur sempat mendekati zona stagnan, dan daya beli masyarakat masih memerlukan dukungan lebih lanjut.
“Artinya, fiskal saat ini lebih berfungsi sebagai bantalan perlambatan ekonomi dibanding pendorong ekspansi baru,” jelas Rizal.
Memasuki kuartal berikutnya, Rizal memprediksi dampak belanja pemerintah masih akan terus menopang pertumbuhan ekonomi. Namun, ruang akselerasinya diprediksi akan semakin terbatas apabila sektor swasta belum menunjukkan pemulihan yang kuat.
Strategi front loading Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai cukup berhasil dalam menjaga pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 tetap di atas 5 persen. Kendati demikian, keberlanjutan strategi ini sangat bergantung pada kualitas belanja yang dilakukan.
“Jika belanja hanya mendorong konsumsi jangka pendek tanpa memperkuat investasi, industri dan penciptaan lapangan kerja, maka efek penggandanya akan cepat melemah,” tegas Rizal.
Oleh karena itu, Indef merekomendasikan agar pemerintah memperluas fokusnya. Alih-alih hanya mengejar percepatan serapan anggaran, pemerintah diharapkan lebih memastikan bahwa belanja yang dilakukan bersifat produktif.
Menurutnya, belanja pemerintah perlu diarahkan pada program-program yang memiliki efek berganda (multiplier effect) yang tinggi. Program tersebut juga diharapkan mampu menarik investasi domestik.
“Strategi itu penting untuk diterapkan guna menjaga pertumbuhan semester II, agar tidak mengalami moderasi,” pungkasnya.
