KabarDermayu.com – Kementerian Keuangan melaporkan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per akhir Maret 2026 tercatat sebesar Rp240,1 triliun. Angka ini setara dengan 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka defisit tersebut menjadi yang tertinggi dalam sejarah untuk kuartal pertama. Biasanya, pada periode awal tahun, APBN cenderung mengalami surplus, bukan defisit.
Menanggapi hal ini, Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa pelebaran defisit APBN pada kuartal I 2026 bukanlah indikasi pemerintah kehilangan kendali atas keuangan negara.
Menurut Dony, defisit yang terjadi merupakan hasil dari strategi yang telah direncanakan sebelumnya. Strategi ini berfokus pada perubahan pola belanja negara, yang kini digeser dari akhir tahun ke awal tahun.
“Defisit kita memang melebar di kuartal satu. Itu disengaja dan by design,” ujar Dony dalam keterangannya pada Sabtu, 13 Juni 2026. Ia menambahkan bahwa klarifikasi ini penting disampaikan kepada para pengamat, ekonom, dan seluruh masyarakat Indonesia.
Dony menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun, belanja pemerintah cenderung menumpuk di akhir tahun, khususnya pada bulan November dan Desember. Namun, jika belanja terkonsentrasi di akhir tahun, dampak ekonominya dirasakan dalam periode yang sangat singkat.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kata Dony, secara sengaja membalik pola tersebut. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan belanja sejak awal tahun. Dengan demikian, efek berganda atau multiplier effect dari belanja tersebut dapat dirasakan sepanjang tahun.
Konsekuensi dari pergeseran pola ini adalah pengeluaran pemerintah yang terjadi lebih awal, sementara penerimaan negara belum sepenuhnya masuk. Hal ini secara otomatis menyebabkan defisit pada kuartal pertama tampak lebih besar.
Untuk mempermudah pemahaman, Dony memberikan ilustrasi sederhana. Ia membandingkan total belanja seribu dengan waktu penggunaannya. “Misalkan kita punya belanja seribu. Mau dipakai di awal, di tengah, atau di akhir, jumlahnya akan sama, tetap seribu,” jelasnya.
Ia melanjutkan, jika belanja dilakukan di akhir tahun, dampaknya hanya dirasakan sebentar. Namun, jika belanja dioptimalkan sejak awal tahun, dampaknya akan lebih panjang, meskipun total belanja tetap sama.
Lebih lanjut, Dony menyampaikan bahwa tren penerimaan negara mulai menunjukkan perbaikan. “Kuartal kedua ini justru terjadi peningkatan pendapatan dari sisi pajak kita yang cukup signifikan,” ungkapnya.
Menjawab kekhawatiran bahwa pemerintah akan terus meningkatkan belanja hingga utang membengkak dan membuat negara “makin tekor”, Dony berpendapat bahwa kekhawatiran tersebut mengabaikan prinsip dasar rezim fiskal Indonesia.
“Belanja kita itu ada limitnya. APBN kita ada batasnya, dan itu diputuskan atas persetujuan DPR. Jadi tidak bisa tiba-tiba pemerintah belanja suka-suka,” tegas Dony. Ia menekankan bahwa rezim fiskal Indonesia memiliki batasan yang jelas, yaitu defisit tidak boleh melebihi 3 persen dari PDB, sehingga situasi yang dikhawatirkan tersebut dinilainya impossible.
Pemerintah, lanjutnya, sangat menjaga kualitas belanja agar bersifat produktif dan memberikan nilai tambah. Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur, irigasi, hingga program makan bergizi gratis (MBG) sebagai program yang dinilainya memiliki nilai tambah ganda.
Program-program tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi perekonomian di pedesaan.
Bagian paling menarik dari penjelasan Dony adalah ketika ia membantah kritik mengenai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen pada kuartal I yang dinilai hanya ditopang oleh belanja negara. Menurutnya, ada “miskonsepsi dan mispersepsi yang disengaja” dalam membaca data tersebut.
Dony menguraikan empat komponen utama pertumbuhan ekonomi: konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, dan ekspor neto. Ia menjelaskan bahwa konsumsi rumah tangga dan ekspor neto bersifat pasif, artinya keduanya baru tumbuh jika lapangan kerja dan produktivitas telah tercipta terlebih dahulu.
Oleh karena itu, pemerintah hanya memiliki dua tuas aktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua tuas tersebut adalah menarik investasi sebanyak mungkin dan berbelanja untuk membangun infrastruktur penunjang.
“Kalau kita belajar dari semua negara berkembang yang menuju negara maju, semuanya ada dominasi belanja pemerintah, itu pasti. Contohnya Cina, bagaimana dia membangun infrastruktur, membangun tol, itu kan belanja pemerintah,” ujarnya.
Bahkan, Dony menilai bahwa Indonesia masih tergolong konservatif jika dibandingkan dengan negara lain. “Rezim fiskal kita mengenal batas atas defisit. Di negara lain tidak ada batas atas defisitnya. Kalau negara mau berkembang, dia mengutang lebih banyak, seperti kita berbisnis,” katanya.
Ia berpendapat bahwa selama utang tersebut digunakan untuk komponen yang produktif, maka hal tersebut merupakan langkah yang baik. Menurutnya, belanja pemerintah seharusnya bisa diperbesar lagi.
Pernyataan Dony ini patut dicatat. Di tengah kritik dari para ekonom terhadap pelebaran defisit APBN, seorang pejabat yang mengelola seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) justru berargumen bahwa pembatasan defisit sebesar 3 persen membuat Indonesia terlalu berhati-hati dibandingkan dengan negara-negara lain yang berhasil mencapai status negara maju.
