KabarDermayu.com – Ambisi Kevin Warsh untuk memimpin The Federal Reserve (The Fed) menghadapi ujian berat akibat memburuknya kondisi fiskal Amerika Serikat, terutama lonjakan utang pemerintah. Situasi ini berpotensi menghambat rencana Warsh untuk mengurangi peran The Fed dalam pasar keuangan.
Warsh diketahui mendorong The Fed untuk mengecilkan neraca keuangannya. Tujuannya adalah kembali ke kebijakan moneter yang lebih normal dengan intervensi pasar yang lebih terbatas. Namun, para ekonom menilai langkah ini bisa bertabrakan dengan kebutuhan pembiayaan pemerintah AS yang terus meningkat.
Tanda-tanda tekanan terlihat dari kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat. Yield obligasi Treasury jangka panjang mengalami kenaikan signifikan. Tenor 30 tahun bahkan menembus 5,1 persen, level yang jarang terlihat sejak sebelum krisis keuangan global 2007-2009.
Sementara itu, yield obligasi 2 tahun juga mencatat kenaikan lebih dari 0,5 poin persentase. Angka ini bahkan melampaui 4 persen. Kenaikan ini terjadi di tengah kekhawatiran pasar mengenai potensi inflasi yang kembali meningkat.
Eskalasi geopolitik, termasuk konflik di Timur Tengah, turut mendorong harga energi menjadi lebih tinggi. Hal ini menambah kekhawatiran inflasi di kalangan investor.
Beberapa analis berpendapat bahwa kondisi ini mengindikasikan pasar obligasi AS mulai kehilangan daya tariknya sebagai aset “aman” jangka panjang. Terutama jika kebutuhan pembiayaan pemerintah terus membengkak.
Dalam skenario ini, rencana Warsh untuk mengecilkan neraca The Fed—yang saat ini masih berada di kisaran US$6,7 triliun—berpotensi menciptakan tekanan tambahan pada pasar obligasi. Nilai ini setara dengan sekitar Rp113.900 triliun, dengan asumsi kurs Rp17.000 per dolar AS.
Hanno Lustig, seorang ekonom dari Stanford University, menilai pendekatan Warsh dapat menimbulkan masalah likuiditas di pasar Treasury. Jika The Fed menarik diri terlalu cepat dari pasar, imbal hasil obligasi bisa melonjak lebih tinggi.
Kenaikan imbal hasil obligasi ini akan berdampak pada biaya pinjaman. Biaya pinjaman akan meningkat tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi rumah tangga dan dunia usaha.
Lustig menekankan pentingnya transparansi dari bank sentral. “Jika mereka ingin mengantisipasi hal ini, ketika imbal hasil bereaksi terhadap guncangan fiskal, mereka harus transparan… daripada menganggapnya hanya gangguan pasar,” katanya seperti dikutip dari Reuters pada Minggu, 17 Mei 2026.
Ia menambahkan bahwa untuk menjaga stabilitas pasar, bank sentral perlu tetap memiliki peran dalam membeli obligasi saat terjadi tekanan. Tindakan ini, meski demikian, bertentangan dengan keinginan untuk mengurangi intervensi pasar.
Di sisi lain, Kevin Warsh memiliki catatan kritis terhadap kebijakan ekspansi neraca The Fed. Ia secara konsisten mengkritik program pembelian aset besar-besaran atau quantitative easing (QE).
Menurut Warsh, kebijakan QE tidak memiliki kerangka yang jelas. Ia menyoroti ketidakpastian mengenai kapan kebijakan ini harus dimulai, skala pembelian aset, dan strategi keluar dari program tersebut.
Saat ini, The Fed masih memegang aset sekitar US$6,7 triliun. Angka ini merupakan penurunan dari puncaknya yang hampir mencapai US$9 triliun pada tahun 2022. Penurunan neraca ini dilakukan secara bertahap seiring dengan upaya pengetatan kebijakan moneter.
Baca juga: 3 Pengendara Motor Terlempar Akibat Dikejar Kelompok Bersenjata
Namun, belum ada kesepakatan luas mengenai efektivitas QE dalam menopang perekonomian. Ketika suku bunga mendekati nol dalam situasi krisis, The Fed biasanya mengandalkan neraca besarnya untuk mendorong pertumbuhan.
Mekanismenya adalah melalui penurunan suku bunga jangka panjang. Hal ini diharapkan dapat merangsang investasi dan konsumsi.
Ellen Meade, seorang ekonom dari Duke University, berpendapat bahwa kebijakan neraca The Fed masih memerlukan kerangka kerja yang lebih jelas. “Mereka sudah terlambat untuk membahas bagaimana menggunakan neraca dan dalam kondisi apa,” ujarnya.
Ia memperkirakan proses penyusunan kebijakan terkait neraca ini bisa memakan waktu hingga 12 bulan. Ini menunjukkan kompleksitas dalam merumuskan strategi yang matang.
Tantangan lain yang dihadapi adalah koordinasi antara The Fed dan Departemen Keuangan AS. Kebijakan penerbitan utang pemerintah memiliki potensi untuk memperkuat atau justru melemahkan dampak dari kebijakan neraca bank sentral.
Dalam analisis terpisah, Bill Nelson, seorang ekonom dari Bank Policy Institute, menyebut pengurangan neraca The Fed hingga US$2 triliun dapat memberikan dampak yang sangat bervariasi pada suku bunga kebijakan. Dampaknya bisa berupa penurunan atau kenaikan hampir 1 poin persentase.
Variabilitas dampak ini sangat bergantung pada desain kebijakan yang diambil dan respons fiskal dari pemerintah. Fleksibilitas dalam kebijakan menjadi kunci.
Namun, tidak semua pihak sepakat bahwa neraca besar The Fed merupakan masalah utama. Gubernur The Fed Christopher Waller bahkan menyatakan bahwa rencana pemangkasan neraca secara agresif bisa menjadi tidak efisien.
Ketidakefisienan ini bisa terjadi jika bank sentral kekurangan cadangan likuiditas. Ketersediaan likuiditas sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.
Sementara itu, data dari Congressional Budget Office (CBO) menunjukkan proyeksi defisit federal AS. Defisit ini diproyeksikan mencapai 5,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2026. Angka ini jauh di atas rata-rata 50 tahun sebesar 3,8 persen.
Beban bunga utang yang terus meningkat menjadi faktor utama yang mendorong tekanan fiskal tersebut. Kenaikan suku bunga global juga berkontribusi pada biaya pembayaran utang.
Kondisi ini menempatkan rencana Kevin Warsh dalam persimpangan yang sulit. Ia harus menimbang antara menjaga disiplin kebijakan moneter yang ketat atau menghadapi realitas fiskal AS.
Realitas ini menunjukkan ketergantungan yang semakin besar pada pembiayaan utang dalam skala besar. Ini menjadi dilema yang harus dihadapi oleh siapapun yang memimpin The Fed.
