KabarDermayu.com – Pemerintah Indonesia saat ini sedang mengantisipasi potensi peningkatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mungkin terjadi akibat memanasnya situasi geopolitik global. Salah satu perhatian utama adalah dampak konflik di Timur Tengah terhadap perekonomian dunia dan pasar tenaga kerja di Indonesia.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, menyatakan bahwa pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan global. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak negatif terhadap sektor ketenagakerjaan di tanah air.
Afriansyah Noor menyampaikan hal ini saat menghadiri acara Patriot Move 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Transmigrasi. Acara ini juga dirangkaikan dengan kegiatan lari bersama peserta Ekspedisi Patriot dalam rangka Car Free Day di Bundaran HI, Jakarta.
Menurutnya, konflik geopolitik yang sedang berlangsung memberikan tekanan signifikan bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah berupaya keras untuk menjaga stabilitas lapangan kerja di tengah ketidakpastian ekonomi global yang semakin terasa.
Ia menekankan bahwa kondisi global saat ini, termasuk berbagai perang yang terjadi, memiliki dampak yang luas bagi semua negara, tidak terkecuali Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau setiap perkembangan.
Baca juga: Pelaku Penyekap dan Perkosa Mahasiswi di Makassar Ditangkap di Surabaya
Afriansyah menjelaskan bahwa pemerintah terus mencermati bagaimana situasi global ini memengaruhi kondisi ketenagakerjaan nasional. Langkah ini diambil agar PHK di berbagai sektor industri tidak semakin meluas dan menimbulkan masalah sosial yang lebih besar.
Lebih lanjut, ia memaparkan data terkini mengenai tingkat pengangguran di Indonesia. Saat ini, angka pengangguran mencapai sekitar 7,4 juta orang, yang setara dengan 4,3 persen dari total populasi penduduk Indonesia.
Untuk menekan angka pengangguran tersebut dan sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, pemerintah berupaya memperkuat berbagai program ketenagakerjaan yang sudah ada. Program-program unggulan yang terus ditingkatkan meliputi program magang nasional dan pelatihan vokasi.
Afriansyah Noor mengumumkan bahwa kuota untuk program Magang Nasional akan mengalami penambahan pada tahun 2026. Pemerintah berencana menaikkan jumlah peserta dari 100 ribu orang menjadi 150 ribu orang.
Ia menambahkan bahwa Presiden melalui Kementerian Ketenagakerjaan berencana membuka lowongan magang nasional sebanyak 150 ribu pada tahun 2026, sebuah peningkatan signifikan dari kuota 100 ribu sebelumnya.
Menurut Afriansyah, program magang ini dirancang khusus untuk membantu para lulusan baru memperoleh pengalaman kerja yang berharga. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mereka agar lebih siap dan kompetitif menghadapi tuntutan kebutuhan industri saat ini.
Selain program magang, pemerintah juga terus membuka program pelatihan vokasi nasional. Program ini ditujukan bagi lulusan SMA dan SMK yang ingin meningkatkan kompetensi mereka melalui balai pelatihan kerja yang tersedia.
Afriansyah merinci bahwa program pelatihan vokasi ini membuka kuota sebanyak 70 ribu peserta. Ia mengajak masyarakat yang berminat untuk segera mendaftar dan mengikuti program ini.
Proses pendaftaran dapat dilakukan melalui aplikasi SIAPKerja. Melalui aplikasi tersebut, calon peserta dapat mendaftar untuk program magang melalui fitur magang hub, serta mendaftar untuk mengikuti pelatihan vokasi nasional.
Dalam program pelatihan vokasi ini, para peserta juga akan mendapatkan insentif harian selama mereka mengikuti kegiatan pelatihan. Hal ini diharapkan dapat membantu meringankan biaya operasional peserta.
Afriansyah menambahkan bahwa peserta akan menerima uang saku harian sebesar Rp20.000. Pelatihan ini sendiri diberikan secara gratis, asalkan peserta mengikuti dengan baik dan berhasil mendapatkan sertifikasi dari negara sebagai bukti kompetensi yang mereka peroleh.
