KabarDermayu.com – Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal pertama tahun 2026 menunjukkan perlambatan pertumbuhan. Bank Indonesia mencatat posisi ULN Indonesia pada periode tersebut mencapai US$433,4 miliar atau setara dengan Rp7.366,37 triliun, dengan asumsi kurs Rp16.999 per dolar AS.
Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 0,8 persen. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan utang pada kuartal keempat tahun 2025 yang tercatat sebesar 1,9 persen.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa perkembangan posisi ULN ini dipengaruhi oleh ULN sektor publik dan ULN sektor swasta. Ia menegaskan bahwa Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN untuk menjaga strukturnya tetap sehat.
Lebih lanjut, dijelaskan bahwa ULN pemerintah tumbuh lebih rendah. Posisi ULN pemerintah pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 214,7 miliar dolar AS. Pertumbuhan ini mencapai 3,8 persen secara tahunan (yoy), yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan IV 2025 sebesar 5,5 persen (yoy).
Perkembangan ULN pemerintah ini terutama dipengaruhi oleh aliran modal masuk asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional. Hal ini sejalan dengan terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel. Pemanfaatannya terus diarahkan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah serta memanfaatkan momentum pertumbuhan perekonomian.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk mendukung berbagai sektor. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial menjadi penerima terbesar dengan porsi 22,1 persen dari total ULN pemerintah. Diikuti oleh Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,2 persen); Jasa Pendidikan (16,2 persen); Konstruksi (11,5 persen); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5 persen).
Posisi ULN pemerintah didominasi oleh utang jangka panjang, dengan pangsa yang mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah. Hal ini menunjukkan orientasi pembiayaan jangka panjang untuk proyek-proyek pembangunan.
Sementara itu, ULN swasta mengalami penurunan. Posisi ULN swasta pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 191,4 miliar dolar AS. Angka ini menurun dibandingkan posisi pada triwulan IV 2025 yang sebesar 194,2 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,8 persen (yoy).
Penurunan posisi ULN swasta terjadi pada kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations). Masing-masing tercatat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,6 persen (yoy) dan 1,3 persen (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian juga menjadi penyumbang signifikan, dengan pangsa mencapai 80,4 persen dari total ULN swasta.
ULN swasta juga tetap didominasi oleh utang jangka panjang, dengan pangsa mencapai 76,6 persen terhadap total ULN swasta. Hal ini mencerminkan strategi pembiayaan jangka panjang oleh sektor swasta.
Secara keseluruhan, struktur ULN Indonesia dinilai tetap sehat. Hal ini didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,5 persen pada triwulan I 2026 dari 30,0 persen pada triwulan IV 2025.
Dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,4 persen dari total ULN juga menjadi indikator kesehatan utang. Peran ULN akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Baca juga: AS Butuh 7.800 Satelit Senilai Rp 13 Kuadriliun untuk Pertahanan Udara Golden Dome
Upaya ini dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. Pengelolaan ULN yang hati-hati menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan ekonomi.
