KabarDermayu.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan kekhawatiran mendalam mengenai keterlambatan progres pembangunan proyek Sekolah Rakyat. Ia menyatakan bahwa hingga tanggal 20 Mei 2026, proyek tersebut baru mencapai angka 58-59 persen penyelesaian, jauh dari target yang seharusnya.
Lebih lanjut, Dody Hanggodo menyoroti adanya praktik yang tidak terpuji di awal pembangunan Sekolah Rakyat oleh pihak-pihak di internal Kementerian PU. Ia bahkan menggambarkan kondisi proyek tersebut sebagai “setengah mangkrak”, meskipun ia tetap optimistis bahwa proyek prioritas pemerintah ini dapat diselesaikan sesuai tenggat waktu.
Menteri PU kembali menegaskan bahwa progres pembangunan saat ini sudah mendekati 59 persen, atau hampir 60 persen secara keseluruhan. Ia berpendapat bahwa keterlambatan ini seharusnya tidak terjadi apabila seluruh jajaran bekerja sesuai dengan arahan yang telah diberikan.
Baca juga: Tri Tito Jelaskan Peran Penting PKK dalam Edukasi Pangan Aman dari Sumber Laut
Dody Hanggodo mengakui bahwa situasi ini sedikit di luar perkiraannya. Ia merasa bahwa dengan komposisi sumber daya yang ada, seharusnya tidak ada keterlambatan yang signifikan seperti yang terjadi saat ini. Ia telah melakukan intervensi langsung untuk memantau dan memberikan solusi percepatan proyek.
Namun, ia menyayangkan bahwa tidak semua instruksi yang telah disampaikannya sejak awal pembangunan dijalankan dengan baik. “Saya harus turun langsung, bukan hanya memantau tapi juga memberi solusi. Sebagian solusi sudah saya sampaikan sejak awal, tetapi tidak diindahkan,” ujar Dody.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah kendala teknis yang seharusnya dapat diselesaikan di awal tahun, justru baru ditangani belakangan. Hal ini menjadi salah satu penyebab utama progres pembangunan menjadi tertinggal dari jadwal yang ditentukan.
Menyikapi kondisi tersebut, Dody memerintahkan agar semua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di setiap titik proyek untuk segera mempercepat progres pembangunan. Ia menargetkan bahwa proyek Sekolah Rakyat ini dapat selesai pada bulan Juni 2026.
Sebagai konsekuensi dari keterlambatan dan ketidakpatuhan terhadap arahan, Dody Hanggodo mengakui adanya perubahan besar di internal kementerian. Ia menyatakan bahwa beberapa orang harus diberhentikan demi mengejar ketertinggalan proyek tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PU juga menekankan pentingnya kualitas bangunan Sekolah Rakyat. Ia berharap agar bangunan tersebut dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama, minimal 20 tahun, untuk memastikan keberlanjutan fungsinya.
Menteri Dody Hanggodo juga sempat membuka-bukaan mengenai skandal korupsi senilai Rp16 miliar di Kementerian PU. Ia menegaskan komitmennya untuk tidak menutupi kasus tersebut dan memastikan bahwa program pembangunan tetap berjalan meskipun ada tersangka dalam kasus tersebut.
