KabarDermayu.com – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyambut baik penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto. Penyampaian ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Rabu, 20 Mei 2026.
Menurut Misbakhun, arah kebijakan yang dipaparkan menunjukkan optimisme pemerintah. Hal ini terlihat dari upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
“Pemerintah menunjukkan optimisme yang cukup terukur. Target pertumbuhan tetap dijaga, tetapi asumsi makro yang digunakan juga mencerminkan kehati-hatian dalam membaca dinamika global,” ujar Misbakhun dalam keterangan tertulisnya di Jakarta pada Kamis, 21 Mei 2026.
Misbakhun menilai target pertumbuhan ekonomi 2027, yang diproyeksikan berada di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen, menunjukkan komitmen kuat pemerintah. Komitmen ini diarahkan untuk memperkuat investasi, konsumsi domestik, dan sektor-sektor produktif nasional.
Baca juga: KPK Harapkan Suap Swasta Masuk Revisi UU Pemberantasan Korupsi
Sementara itu, asumsi inflasi yang berada pada rentang 1,5 hingga 3,5 persen dinilai mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga.
Lebih lanjut, ia memandang asumsi nilai tukar Rupiah pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS. Ditambah lagi dengan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun di level 6,5 hingga 7,3 persen, ini merupakan bentuk antisipasi pemerintah terhadap volatilitas pasar keuangan internasional.
Meskipun demikian, Misbakhun menekankan bahwa target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi harus dibarengi dengan penguatan sektor riil. Hal ini penting agar manfaat pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya beli.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 harus diarahkan secara spesifik untuk memperkuat produktivitas nasional. Ini dapat diwujudkan melalui belanja negara yang efektif, hilirisasi industri, serta dukungan yang memadai bagi sektor usaha domestik.
“Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya kuat di angka makro, tetapi juga harus mampu menggerakkan ekonomi rakyat dan memperkuat sektor usaha nasional,” tegasnya.
Di sisi lain, Misbakhun mengingatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi harus tetap ditopang oleh ruang fiskal yang sehat. Ini penting dilakukan di tengah tekanan global yang ada, terutama terkait fluktuasi harga energi dan volatilitas nilai tukar Rupiah.
Menurutnya, asumsi harga minyak mentah Indonesia pada kisaran USD70 hingga USD95 per barel menunjukkan bahwa pemerintah perlu menyiapkan APBN yang cukup fleksibel. Fleksibilitas ini penting untuk menghadapi gejolak geopolitik dan dinamika pasar energi dunia.
“Kalau harga minyak naik saat Rupiah tertekan, dampaknya bisa langsung terasa terhadap subsidi energi, biaya impor, dan inflasi domestik. Jadi disiplin fiskal harus benar-benar dijaga dengan kebijakan yang prudent dan eksekusi yang konsisten,” pungkasnya.
