KabarDermayu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan ekspor sumber daya alam (SDA) yang terpusat pada satu pintu merupakan langkah strategis pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat maksimal bagi seluruh rakyat.
Menurut Prabowo, selama ini sebagian besar keuntungan dari pengelolaan SDA Indonesia masih mengalir ke luar negeri, dan tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat di dalam negeri.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam pidato peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, pada Senin, 1 Juni 2026. “Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu,” ujarnya.
Prabowo juga menekankan pentingnya investasi besar-besaran di sektor industrialisasi yang berbasis hilirisasi. Upaya ini penting untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam.
Baca juga: PDIP Anggap Masalah Keuangan di Era Prabowo Berakar dari Presiden Sebelumnya
Lebih lanjut, pemerintah berupaya memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor. Hal ini diharapkan agar manfaat ekonomi dari kekayaan alam nasional dapat lebih besar dirasakan oleh masyarakat.
Presiden menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip ekonomi yang egaliter dan berorientasi pada kepentingan rakyat menjadi landasan utama.
Arah pembangunan ekonomi nasional, menurutnya, telah digariskan dengan jelas oleh para pendiri bangsa. Hal ini tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Perekonomian Indonesia juga harus disusun sebagai usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan. Oleh karena itu, penguatan koperasi menjadi salah satu agenda penting pemerintah.
Tujuan penguatan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. “Karena itu koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit, koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan,” tegas Prabowo.
Ia menambahkan bahwa usaha kecil dan menengah juga perlu diperkuat. Selain itu, desa-desa harus didorong untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Tujuan akhir dari pembangunan ekonomi nasional adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan hasil pembangunan.
Dengan demikian, kemajuan pembangunan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. (Ant).
