KabarDermayu.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai bahwa persoalan fiskal yang dihadapi oleh Presiden Prabowo saat ini merupakan akibat dari kebijakan para pemimpin sebelumnya.
Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, seusai memimpin upacara Hari Lahir Pancasila pada Senin, 1 Juni 2026. Upacara tersebut diselenggarakan di Lapangan Masjid At-Taufiq, Jakarta Selatan.
“Kita melihat sekarang kan Presiden Prabowo kita lihat menghadapi berbagai persoalan fiskal. Itu bukan karena dari Presiden Prabowo tapi karena juga akibat-akibat sebelumnya,” ujar Hasto.
Baca juga: Satu Wisatawan yang Terseret Ombak Pantai Payangan Ditemukan Tim SAR
Ia kemudian menyoroti kebijakan bantuan sosial (Bansos) yang dianggap disalurkan secara sembarangan. Menurutnya, alokasi untuk Bansos pada era sebelumnya sangat besar, bahkan mencapai lebih dari 13 miliar Dolar Amerika Serikat.
“Bagaimana saat itu misalnya untuk kepentingan elektoral dipakai belanja Bansos yang begitu besar, dalam hitungan para pengamat-pengamat politik luar itu mencapai lebih dari 13 miliar US dolar,” jelasnya.
Selain itu, Hasto juga mengkritisi pembangunan infrastruktur yang dinilai tidak memberikan dampak berkelanjutan. Ia mencontohkan kebijakan pemindahan Ibu Kota dan berbagai kebijakan hilirisasi yang dinilainya justru menguntungkan pihak-pihak tertentu.
“Kemudian belanja-belanja infrastruktur yang tidak memberikan multiplier effect, pemindahan Ibu Kota, kebijakan hilirasi yang menguntungkan oligarki,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Hasto menegaskan bahwa warisan kepemimpinan sebelumnya telah membawa sejumlah permasalahan serius. Permasalahan tersebut mencakup cacat hukum, politik, hingga demokrasi.
“Ini yang kemudian digugat, ini kerusakan-kerusakan sistem hukum, sistem politik, sistem demokrasi itu pasti nanti rakyat akan bertanya,” tandasnya.
