KabarDermayu.com – Data survei Litbang Kompas menjadi tolok ukur empiris yang diakui kredibilitasnya dalam mengukur arah reformasi institusional Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Angka kepercayaan publik sebesar 80,6 persen merupakan indikator penting yang tidak bisa diabaikan.
Angka tersebut menjadi pijakan bagi para pengamat untuk menelaah sejauh mana reformasi yang dijalankan oleh kepolisian telah memberikan dampak nyata di mata masyarakat luas.
Analis politik senior, Boni Hargens, menyambut baik hasil survei Litbang Kompas tersebut dengan apresiasi yang tinggi. Menurutnya, 80,6 persen publik yang menilai kinerja Polri mengalami peningkatan adalah bukti kuat.
Ini menunjukkan bahwa institusi kepolisian di bawah komando Kapolri Listyo Sigit Prabowo benar-benar berkomitmen dalam menjalankan reformasi. Perbaikan ini mencakup sisi kinerja operasional hingga perubahan budaya organisasi di internal Polri.
Boni Hargens mengaitkan keberhasilan ini dengan kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Ia menilai bahwa Kapolri telah berhasil menghadirkan berbagai terobosan strategis dalam upaya reformasi internal Polri.
Konsep “Presisi” yang diusung oleh Kapolri menjadi landasan utama transformasi institusional. Konsep ini tidak hanya menyentuh aspek teknis operasional, tetapi juga berupaya membangun budaya kepolisian yang lebih humanis, transparan, dan berfokus pada pelayanan publik yang prima.
Boni Hargens menyatakan bahwa peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri merupakan prasyarat penting bagi penguatan demokrasi dan kelancaran pelaksanaan pemerintahan. Hal ini disampaikannya dalam sebuah keterangan pada Sabtu, 27 Juni 2026.
Lebih lanjut, Boni menegaskan bahwa kenaikan kepercayaan publik terhadap Polri bukanlah sekadar pencapaian institusional semata. Ia menempatkannya dalam konteks yang lebih luas, yaitu sebagai fondasi fundamental untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.
Selain itu, kepercayaan publik yang tinggi juga krusial bagi keberhasilan pelaksanaan roda pemerintahan secara keseluruhan. Tanpa adanya kepercayaan publik terhadap aparat keamanan, fondasi demokrasi yang sehat akan sulit terwujud secara konsisten dan berkelanjutan.
Dalam konteks pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru terbentuk, Boni memandang Polri sebagai kekuatan pendukung yang fundamental. Kapasitas Polri dalam menjaga ketertiban, mengelola dinamika sosial, dan menegakkan hukum secara adil menjadi variabel kunci.
Variabel tersebut menentukan stabilitas dan kredibilitas pemerintahan baru di mata publik, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. Boni berpendapat bahwa Polri bukan sekadar instrumen penegak hukum.
Ia memandang Polri sebagai aktor strategis dalam ekosistem politik dan pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, keberhasilan Polri dalam membangun kepercayaan publik memiliki implikasi yang melampaui tugas kepolisian itu sendiri.
Implikasi tersebut menyentuh dimensi stabilitas demokrasi dan legitimasi pemerintahan secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran Polri dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara.
Hasil survei Litbang Kompas terbaru memang menunjukkan tren positif yang signifikan. Mayoritas masyarakat menilai kinerja Polri semakin membaik dan memberikan kepercayaan yang tinggi.
Data survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa 80,6 persen publik menilai kinerja Polri telah mengalami peningkatan. Angka ini diperkuat dengan catatan survei yang menunjukkan kepercayaan publik terhadap Polri naik menjadi 82,4 persen.
Angka ini menunjukkan peningkatan yang cukup berarti jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, kepercayaan publik terhadap Polri tercatat berada di angka 76,2 persen.
Survei Litbang Kompas ini dilaksanakan pada periode 9 hingga 18 April 2026. Metode yang digunakan adalah wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden terpilih.
Proses pengambilan sampel dilakukan secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat yang mencakup 38 provinsi di Indonesia. Survei ini memiliki margin of error sebesar 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasil survei Litbang Kompas kembali mengkonfirmasi kenaikan kepercayaan publik terhadap Polri menjadi 82,4 persen. Publik terlihat yakin bahwa lembaga Polri akan terus berkembang menjadi lebih baik di masa mendatang.
Selain itu, survei ini juga mencatat peningkatan citra kelembagaan Polri yang signifikan. Citra positif Polri naik menjadi 71,5 persen, meningkat dari persentase 64,4 persen pada tahun sebelumnya.
Kenaikan citra positif Polri ini dikaitkan dengan banyaknya pelibatan anggota Polri sebagai garda terdepan dalam menjalankan tugas sebagai alat negara di lapangan. Litbang Kompas juga melakukan penilaian terhadap responden yang pernah berinteraksi langsung dengan Polri.
Hasilnya, skor profesionalitas kinerja Polri mengalami peningkatan. Skor tersebut naik dari sebelumnya 7,76 persen menjadi 8,37 persen. Ini menunjukkan apresiasi masyarakat terhadap kinerja anggota di lapangan.
Penilaian profesionalitas layanan Polri ini didapatkan dari rata-rata indeks 20 aspek yang ditanyakan kepada responden yang pernah berhubungan dengan Polri, misalnya dalam pengurusan dokumen. Selain itu, sebanyak 80 persen responden menyatakan bahwa fasilitas pelayanan di kantor polisi saat ini sudah terasa nyaman.
Peningkatan kepercayaan yang signifikan ini menempatkan Polri berada dalam daftar lima institusi negara yang paling dipercaya oleh publik. Bahkan, menurut Survei Litbang Kompas, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri relatif paling tinggi dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya.
Lembaga penegak hukum lain yang juga disurvei meliputi Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, Polri berhasil unggul dalam tingkat kepercayaan publik.
