KabarDermayu.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mengeluarkan instruksi tegas terkait pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa MPLS kembali ke esensi utamanya sebagai ajang orientasi yang positif dan edukatif bagi siswa baru, serta untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak semestinya.
Salah satu poin krusial dari kebijakan baru ini adalah larangan keras terhadap penggunaan atribut-atribut aneh dan tidak relevan yang kerap menghiasi MPLS di tahun-tahun sebelumnya. Kemendikdasmen bertekad untuk mengakhiri fenomena di mana siswa baru dipaksa mengenakan atribut yang terkesan berlebihan, tidak mendidik, bahkan berpotensi merendahkan martabat siswa.
Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap berbagai keluhan dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak kementerian. Penggunaan atribut seperti topi dari kardus dengan bentuk yang tidak lazim, kalung dari bahan-bahan bekas yang tidak higienis, atau hiasan-hiasan lain yang dianggap tidak memiliki nilai edukatif, dinilai dapat mengalihkan fokus utama MPLS. Alih-alih menjadi sarana pengenalan lingkungan sekolah, kegiatan tersebut justru berisiko berubah menjadi ajang perploncoan terselubung atau sekadar hiburan semata.
Dalam surat edaran resmi yang diterbitkan, Kemendikdasmen menegaskan bahwa MPLS harus dilaksanakan dengan mengedepankan aspek edukasi, kreativitas, dan kegembiraan. Penggunaan atribut yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan dapat menimbulkan kesan negatif, bahkan memicu praktik perundungan di kalangan siswa. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip pembentukan karakter positif yang ingin ditanamkan sejak dini.
Lebih lanjut, Kemendikdasmen juga menggarisbawahi pentingnya fokus pada pengenalan visi, misi, dan tata tertib sekolah. Selain itu, MPLS juga diharapkan dapat menjadi wadah bagi siswa baru untuk mengenal guru, staf, fasilitas sekolah, serta menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian. Kegiatan yang berorientasi pada pemahaman akademik dan pengembangan diri akan lebih diutamakan.
Sanksi berat telah disiapkan bagi sekolah yang kedapatan melanggar aturan ini. Kemendikdasmen tidak akan ragu untuk memberikan teguran tertulis, bahkan hingga sanksi administratif yang lebih serius jika pelanggaran terus berlanjut. Hal ini menjadi sinyal bahwa kementerian serius dalam mengembalikan marwah MPLS menjadi kegiatan yang bermakna dan bermanfaat bagi seluruh siswa.
Pihak sekolah di seluruh Indonesia diharapkan untuk segera mensosialisasikan kebijakan ini kepada seluruh elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan MPLS, termasuk panitia, guru, dan siswa. Pengawasan ketat akan dilakukan untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan efektif di lapangan. Dengan demikian, MPLS 2026 diharapkan dapat menjadi momen yang berkesan positif dan menjadi landasan kuat bagi perjalanan pendidikan para siswa baru.
