KabarDermayu.com – Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), terungkap adanya aspirasi kuat dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia. Mayoritas PWNU menginginkan adanya perubahan total dalam struktur Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Informasi ini disampaikan oleh Katib Syuriyah PCNU Jombang periode 2017-2022, Gus Rijal. Ia mengungkapkan bahwa banyak pertemuan informal antar fungsionaris PWNU dari berbagai daerah terjadi selama Konferensi Besar (Konbes) dan Musyawarah Nasional (Munas) NU di Ploso, Kediri pada 20-22 Juni 2026.
“Banyak pertemuan informal bersifat perorangan para fungsionaris PWNU se-Indonesia yang hadir. Suara berbisik diantara mereka tidak saling diperdengarkan keluar, bahwa Pengurus PWNU se-Indonesia dominan menghendaki perubahan total PBNU,” ujar Gus Rijal dalam keterangan tertulisnya pada Minggu, 5 Juli 2026.
Gus Rijal menjelaskan bahwa keinginan reformasi total PBNU ini disampaikan melalui jaringan personal kepada sesama fungsionaris NU yang dikenal di berbagai daerah. Pendapat ini disampaikan secara tertutup, namun menunjukkan adanya konsensus di kalangan PWNU.
Alasan utama di balik tuntutan perubahan total ini adalah upaya untuk menghilangkan konflik yang kerap membelit para petinggi NU. Konflik internal ini dinilai sangat merugikan dan mengganggu jalannya organisasi.
“Keluh kesah mereka jelas. Itu menunjukkan penegasan sikap dari PWNU-PCNU, baik di Jawa maupun luar Jawa terhadap PBNU. Terkesan ada indikasi frustasi hingga ekspresi muak terhadap perilaku dan manuver petinggi PBNU jelang muktamar 2026,” ungkap Gus Rijal.
Ia menambahkan bahwa para fungsionaris PWNU merasa lelah. Mereka merasa terbebani oleh perseteruan di kalangan elit PBNU yang berdampak negatif pada kinerja organisasi di tingkat wilayah, cabang, hingga ranting dan jamaah.
Gus Rijal memperkirakan bahwa sekitar 80 persen PWNU memiliki aspirasi untuk perubahan total dalam kepengurusan PBNU mendatang. Hal ini didasarkan pada pengamatan terhadap perseteruan dan konflik berkepanjangan yang terjadi di tubuh PBNU selama periode 2021-2026.
Sementara itu, Ketua PWNU Sumatera Barat, Ganefri, menyampaikan bahwa forum 32 PWNU se-Indonesia melalui rapat koordinasi daring telah mendesak agar Muktamar ke-35 NU dilaksanakan di Jakarta. Desakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian lokasi penyelenggaraan muktamar.
Forum tersebut berharap agar usulan lokasi di Jakarta dipertimbangkan, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan PBNU. Keputusan ini diambil setelah adanya tarik ulur lokasi muktamar yang berlangsung selama dua bulan.
“Muktamar ini forum besar NU. Karena itu, tempatnya harus yang paling siap, paling mudah dijangkau, dan paling memungkinkan untuk mempercepat koordinasi. Dengan waktu persiapan yang semakin pendek, Jakarta adalah pilihan yang paling realistis,” kata Ganefri.
Gus Rijal menilai bahwa desakan sikap dari forum PWNU se-Indonesia kepada PBNU ini bukan yang pertama kali. Sebelumnya, pada 27 April 2026, sebanyak 23 PWNU juga telah mendesak dan meminta PBNU untuk menyelenggarakan muktamar pada akhir Juli atau awal Agustus dengan beberapa klausul penting.
“Apabila sampai bulan Agustus belum terselenggara, maka PWNU dan PCNU menyatakan sikap mosi tidak percaya kepada PBNU,” tegas Gus Rijal, mengutip pernyataan sikap sebelumnya.
Ia menekankan bahwa PBNU tidak boleh mengabaikan suara dari PWNU. Sikap ini dianggap sebagai rambu dan penegasan etika berorganisasi kepada PBNU menjelang muktamar. Potensi munculnya mosi tidak percaya kepada PBNU dapat terjadi kapan saja, terutama jika mempertimbangkan akumulasi masalah dan konflik yang telah terjadi selama hampir dua tahun terakhir.
