KabarDermayu.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, mengindikasikan bahwa berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Laporan ini dijadwalkan akan disampaikan bulan depan, terhitung sejak Rabu, 15 Juli 2026.
Zulhas menyatakan bahwa kementeriannya bersama kementerian/lembaga terkait tengah mendalami isu-isu yang muncul, termasuk dugaan penyalahgunaan titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). SPPG sendiri merupakan unit yang bertugas mengelola dapur MBG dan mendistribusikan makanan bergizi.
“Mengenai MBG, kami akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan dan merapikan tata kelola MBG,” ujar Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026.
Presiden Prabowo sebelumnya memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan yang membahas dua agenda utama: MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Rapat tersebut berlangsung selama kurang lebih empat jam.
Menurut Zulhas, hasil kajian dan pendalaman yang dilakukan akan menjadi dasar perumusan langkah-langkah strategis pemerintah untuk memperbaiki tata kelola program MBG. Langkah-langkah ini nantinya akan dilaporkan kepada Presiden untuk mendapatkan arahan dan keputusan akhir.
“Langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih, mendalami satu bulan dari hari ini,” jelas Zulhas.
Pemerintah telah memetakan sejumlah persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan MBG. Zulhas menyebutkan berbagai temuan, mulai dari penyalahgunaan, penentuan titik lokasi yang layak menerima program, hingga adanya titik yang sudah ditentukan namun belum memiliki SPPG, serta SPPG yang sudah terbangun namun belum beroperasi.
“Banyak ya, yang terkait penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima (MBG), kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan, tetapi belum ada SPPG-nya. Ada yang sudah membangun tetapi belum ada, banyak, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan ke Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya,” papar Zulhas.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berperan penting dalam program ini. Unit ini mengelola dapur MBG dan mendistribusikan makanan bergizi gratis kepada penerima manfaat, yang meliputi anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Dalam rapat yang sama, Presiden Prabowo juga memberikan arahan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan kajian mendalam mengenai kecukupan dan kelayakan anggaran MBG sebesar Rp15.000 per penerima. Rincian anggaran tersebut mencakup biaya bahan baku, di mana untuk siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga kelas 3 SD dialokasikan Rp8.000 per porsi, sementara untuk siswa kelas 4 SD hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebesar Rp10.000.
Angka tersebut belum termasuk biaya operasional sebesar Rp3.000 dan anggaran fasilitas sebesar Rp2.000 yang dihitung dalam setiap porsi MBG.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, yang turut hadir dalam rapat, menyampaikan bahwa Presiden meminta agar seluruh opsi kebijakan dihitung dan dikaji secara menyeluruh sebelum diambil keputusan.
“Beliau (Presiden) mengatakan: Apakah anggaran Rp15.000 itu sudah cukup? Silakan kaji. Jika memang tidak cukup, berapa angkanya,” ujar Agustina usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI.
