KabarDermayu.com – Meningkatnya aksi kriminalitas jalanan, khususnya begal, di wilayah Jawa Barat telah memicu perhatian serius dari pihak kepolisian dan pemerintah daerah.
Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat kini memberikan lampu hijau kepada masyarakat untuk melakukan pembelaan diri saat berhadapan dengan pelaku begal. Namun, izin tersebut disertai dengan batasan yang jelas agar tindakan yang diambil tetap berada dalam koridor hukum.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rochmawan, menjelaskan bahwa perlawanan dari warga diperbolehkan sebagai bentuk perlindungan diri. Syarat utamanya adalah tindakan tersebut harus dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan.
“Upaya kita yang pertama adalah perintah Pak Kapolda untuk tindak tegas terukur. Ini tidak hanya kepada polisi, kepada masyarakat pun boleh, dengan catatan dilakukan secara tegas dan terukur,” ujar Hendra saat memberikan keterangan pada Rabu, 22 Juli 2026.
Langkah ini diambil sebagai respons atas keresahan warga terhadap maraknya kejahatan jalanan. Pihak kepolisian berkomitmen untuk terus memperkuat pengamanan di titik-titik rawan.
Data kepolisian menunjukkan bahwa sepanjang bulan Juli 2026, Polda Jawa Barat telah berhasil mengungkap 24 kasus begal dan kejahatan jalanan. Sebanyak 19 kasus di antaranya merupakan laporan yang sempat viral di media sosial.
Hendra menambahkan bahwa peran aktif masyarakat dalam melaporkan kejadian melalui media sosial sangat membantu pihak kepolisian. Informasi tersebut memudahkan petugas dalam mengidentifikasi pelaku dan menelusuri jejak tindak kejahatan di berbagai wilayah Jawa Barat.
Selain memberikan izin pembelaan diri yang terukur, Polda Jawa Barat juga meningkatkan intensitas patroli rutin. Fokus pengamanan ditingkatkan terutama pada malam hingga dini hari dengan menambah jumlah personel di lapangan.
Langkah tegas ini diambil untuk memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan. Hendra menegaskan bahwa kepolisian tidak akan memberikan toleransi terhadap setiap tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, juga telah merespons situasi keamanan di Bandung yang kian meresahkan. Ia menyatakan telah berkoordinasi langsung dengan Kapolda Jawa Barat untuk memperketat pengamanan di area yang dinilai rawan kriminalitas.
Dedi Mulyadi menekankan bahwa kondisi keamanan di Bandung Raya memerlukan penanganan yang cepat dan taktis. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dengan rasa aman tanpa rasa takut terhadap ancaman begal.
“Terima kasih ya berbagai pihak menyuarakan tentang kondisi keamanan di wilayah Bandung Raya karena munculnya banyaknya begal dan kejahatan kriminal lainnya,” tutur Dedi dalam keterangannya pada Selasa, 21 Juli 2026.
Berikut adalah poin utama langkah pihak berwenang dalam menekan angka kriminalitas:
- Pemberian izin pembelaan diri bagi warga dengan catatan harus proporsional dan terukur.
- Peningkatan patroli rutin oleh personel kepolisian, terutama pada jam-jam rawan di malam hingga dini hari.
- Pemanfaatan laporan masyarakat melalui media sosial untuk mempercepat proses identifikasi pelaku kejahatan.
- Koordinasi intensif antara pemerintah daerah dan kepolisian untuk memperkuat sistem keamanan wilayah.
