KabarDermayu.com – Silaturahim Haji dan Umrah Indonesia (SAHI) secara resmi menyampaikan seruan mendesak kepada Kongres Umat Islam Indonesia yang digelar oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 24-26 Juli 2026 di Jakarta.
Dalam forum tersebut, SAHI menuntut agar isu pemberantasan korupsi ditempatkan sebagai agenda utama. Organisasi ini berharap kongres dapat menghasilkan sikap kolektif yang mendesak Pemerintah serta Presiden Republik Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang jauh lebih berani, tegas, dan progresif dalam memerangi praktik rasuah.
Ketua Umum DPP SAHI, Abdul Khaliq Ahmad, menegaskan bahwa korupsi di Tanah Air saat ini telah melampaui sekadar pelanggaran hukum biasa. Fenomena ini telah bertransformasi menjadi penyakit sosial akut yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa serta bernegara, sekaligus mencederai nilai-nilai dasar keimanan dan keadilan.
“Korupsi adalah pengingkaran terhadap sifat amanah yang diemban setiap pemangku jabatan, sekaligus merampas hak rakyat yang paling dasar, mulai dari akses kesehatan, pendidikan, hingga kesejahteraan umum,” ujar Abdul dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 24 Juli 2026.
Ia menyoroti bahwa kerugian negara terus terjadi, sementara tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penanganan perkara korupsi belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Menurut pandangan Abdul, korupsi secara masif menghancurkan ekosistem negara, baik dari sisi ekologis maupun tatanan tata kelola pemerintahan serta ekonomi-sosial.
Ketika praktik suap dan kolusi mengintervensi hukum, fungsi kontrol negara akan melemah secara drastis. Dampaknya adalah kerusakan sistemik pada seluruh tatanan kehidupan bernegara yang sangat sulit untuk dipulihkan kembali.
Oleh karena itu, SAHI mendorong agar Kongres Umat Islam Indonesia tidak sekadar menjadi ajang perumusan pemikiran. Mereka berharap kongres ini melahirkan seruan nyata kepada Presiden untuk:
- Memperkuat independensi lembaga penindak korupsi dari segala bentuk campur tangan kekuasaan politik maupun kepentingan kelompok tertentu.
- Menyempurnakan aturan hukum agar tidak menyisakan celah yang melemahkan upaya penindakan, serta menerapkan sanksi yang bersifat menjerakan.
- Mengutamakan prinsip kesetaraan di depan hukum, di mana tidak ada satu pun individu yang kebal hukum, tanpa memandang kedudukan, kekayaan, maupun jabatan.
Abdul juga menekankan bahwa peran umat Islam sangat strategis dalam membangun gerakan pengawasan sosial. Umat diminta untuk terus mendorong transparansi di setiap jenjang pemerintahan serta menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa menjaga negara dari kerusakan adalah bagian dari tanggung jawab keagamaan.
SAHI berharap kongres ini menjadi titik balik lahirnya kekuatan persatuan umat yang bersuara lantang. Pemerintah diingatkan untuk selalu hadir melindungi kepentingan seluruh rakyat, bukan melindungi kepentingan segelintir kelompok yang justru merugikan masyarakat luas.
Pihak SAHI menyatakan kesiapannya untuk bergerak bersama seluruh elemen masyarakat guna mengawal seruan ini hingga terwujud perubahan nyata dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen SAHI yang tidak hanya fokus pada pelayanan ibadah haji dan umrah, tetapi juga turut menjaga kelangsungan hidup bernegara yang bersih, adil, dan makmur.
