KabarDermayu.com – Menjamin kelancaran arus modal masuk ke Indonesia tidak lagi sekadar soal menciptakan suasana yang tenang, melainkan tentang membangun fondasi regulasi yang kokoh dan dapat diprediksi. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menegaskan bahwa para investor asing saat ini lebih mengutamakan kepastian hukum dan kebijakan dibandingkan sekadar stabilitas yang bersifat superfisial.
Dalam kunjungannya ke berbagai kawasan industri nasional yang menjadi pusat operasional investor asal China, Anindya menangkap aspirasi mendalam dari para pemodal. Menurutnya, pelaku bisnis internasional tidak terlalu merisaukan dinamika atau “kebisingan” politik yang terjadi di lapangan. Bagi mereka, esensi dari foreign direct investment (FDI) adalah jaminan bahwa aturan main tidak berubah di tengah jalan.
“Mereka mengatakan tidak peduli dengan hingar-bingar maupun kebisingan mengenai kebijakan. Bagi foreign direct investment bukan tentang ketenangan, tapi kepastian,” ungkap Anindya saat memberikan sambutan dalam acara pelantikan dan pengukuhan pengurus Kadin NTB di Mataram, Rabu, 29 Juli 2026.
Anindya menambahkan bahwa Indonesia masih memegang kartu truf yang kuat dalam menarik minat investor global. Keunggulan daya saing kita terletak pada efisiensi biaya produksi yang mencapai sepertiga dari biaya di China, namun tetap dibarengi dengan akses pasar internasional yang luas, termasuk hingga ke Amerika Serikat.
Dalam konteks pengembangan ekonomi daerah, Anindya memberikan arahan khusus kepada Kadin NTB agar bersinergi dengan pemerintah setempat. Kadin diharapkan mampu menjadi jembatan yang meyakinkan para calon investor bahwa setiap tantangan yang muncul saat ini hanyalah bagian dari fase transisi menuju iklim investasi yang lebih matang dan ramah bisnis.
Peran Strategis Kadin sebagai Katalisator
Lebih jauh, Anindya menekankan bahwa Kadin harus bertransformasi menjadi katalisator utama bagi pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Organisasi ini dituntut untuk menjadi penghubung yang efektif antara dunia usaha dan pengambil kebijakan.
Selain fokus pada investasi besar, Kadin juga memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal pelaku UMKM agar mampu naik kelas. Akselerasi UMKM ini akan ditempuh melalui berbagai langkah nyata, seperti:
- Pendampingan akses pembiayaan yang lebih inklusif.
- Fasilitasi sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk.
- Peningkatan literasi digital bagi pelaku usaha kecil.
- Perluasan akses pasar baik di tingkat domestik maupun global.
Anindya mengingatkan bahwa Kadin memikul tanggung jawab besar sebagai pengampu dalam penciptaan lapangan kerja. Data menunjukkan bahwa sekitar 92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia disumbangkan oleh aktivitas dunia usaha, sementara kontribusi belanja pemerintah tercatat di angka 7 persen.
Dengan proporsi tersebut, peran sektor swasta menjadi sangat krusial bagi keberlangsungan ekonomi nasional. Anindya menutup arahannya dengan optimisme bahwa tantangan yang ada saat ini merupakan celah untuk menemukan peluang baru yang lebih besar bagi masa depan ekonomi Indonesia.
“Tidak mungkin dalam berkembang tidak ada suatu tantangan dan peluang itu ada di balik tantangan,” tutup Anindya.
