KabarDermayu.com – Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual bagi jutaan umat muslim di Indonesia, melainkan juga sebuah perputaran ekonomi dengan nilai fantastis. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sepanjang musim haji tahun 2026, total pengeluaran jamaah mencapai Rp29,25 triliun. Dari angka tersebut, kontribusi yang masuk ke dalam perekonomian domestik tercatat sebesar Rp8,78 triliun, atau setara dengan 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis, 6 Agustus 2026, menjelaskan bahwa angka Rp8,78 triliun tersebut mencakup konsumsi barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia atau menggunakan bahan baku lokal. Namun, ia menyoroti bahwa porsi ini baru menyentuh angka 30 persen dari total pengeluaran jamaah secara keseluruhan.
Sebagian besar dana haji, yakni sebesar Rp20,48 triliun atau sekitar 70 persen, masih mengalir ke luar negeri, khususnya ke Arab Saudi. Kondisi ini mencerminkan ketergantungan yang masih tinggi terhadap penyedia barang dan jasa di Tanah Suci selama musim haji berlangsung.
Potensi Ekonomi yang Masih Terpendam
BPS melihat adanya ruang besar untuk mengoptimalkan dampak ekonomi haji bagi Indonesia. Jika Indonesia mampu meningkatkan proporsi belanja domestik dari 30 persen menjadi 50 hingga 60 persen, maka dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional akan jauh lebih signifikan. Berdasarkan simulasi BPS, peningkatan porsi tersebut dapat mendongkrak kontribusi ekonomi hingga kisaran Rp14,63 triliun sampai Rp17,55 triliun.
Peningkatan belanja dalam negeri ini tidak hanya akan memperkuat PDB, tetapi juga menciptakan multiplier effect atau efek pengganda bagi sektor-sektor pendukung ekonomi di Tanah Air. Dengan memperbanyak penggunaan produk lokal, manfaat ekonomi dari penyelenggaraan haji dapat dirasakan lebih luas oleh pelaku usaha nasional.
Strategi Integrasi Produk Lokal
Upaya untuk meningkatkan nilai tambah domestik sebenarnya telah dimulai. Amalia mengungkapkan bahwa saat ini beberapa produk Indonesia sudah mulai masuk ke ekosistem haji di Arab Saudi. Salah satu contoh nyata adalah penggunaan bumbu masakan asli Indonesia di dapur-dapur penyedia konsumsi jamaah di Tanah Suci.
“Petugas dan pengawas haji kami telah melakukan pengecekan langsung ke dapur penyedia makanan. Hasilnya, bumbu-bumbu yang digunakan sebagian besar sudah berasal dari Indonesia. Ini sudah kami hitung sebagai bagian dari konsumsi domestik,” jelas Amalia.
Dominasi Belanja Oleh-oleh
Analisis BPS juga membedah pola pengeluaran pribadi jamaah Haji 2026 yang mencapai Rp4,25 triliun. Pengeluaran ini terbagi ke dalam kategori haji reguler sebesar Rp3,39 triliun dan haji khusus sebesar Rp857,3 miliar. Berikut adalah rincian pengeluaran utama jamaah selama berada di Arab Saudi:
- Belanja oleh-oleh: Rp1,96 triliun (46,1% dari total pengeluaran pribadi).
- Obat-obatan: Rp743,3 miliar.
- Pembayaran DAM: Rp559,9 miliar.
- Makanan tambahan dan jajanan: Rp542,6 miliar.
- Transportasi lokal: Rp257,4 miliar.
- Paket data dan internet: Rp86,2 miliar.
Besarnya nilai belanja oleh-oleh, yang mencapai hampir separuh dari total pengeluaran pribadi, menunjukkan preferensi kuat jamaah dalam membawa pulang buah tangan dari Tanah Suci. Sementara itu, komponen seperti biaya DAM (denda dalam ibadah haji) memang menjadi pengeluaran wajib yang tidak bisa dialihkan ke dalam negeri karena berkaitan langsung dengan ritual ibadah di lokasi.
Secara tidak langsung, pengeluaran besar jamaah Indonesia ini juga turut menggerakkan roda ekonomi Arab Saudi. BPS menegaskan bahwa fenomena ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk lebih agresif dalam mengekspor produk lokal, sehingga ketergantungan jamaah terhadap barang-barang impor di Arab Saudi dapat diminimalisir di masa depan.
Dengan memadukan strategi diplomasi ekonomi dan penguatan rantai pasok produk Indonesia ke Arab Saudi, pemerintah diharapkan mampu mengubah tantangan ini menjadi motor penggerak ekonomi yang lebih tangguh bagi Indonesia di musim-musim haji berikutnya.
