KabarDermayu.com – Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini tengah melakukan langkah strategis dalam membedah ulang kebutuhan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diproyeksikan untuk tahun 2026. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk efisiensi fiskal, mengingat alokasi awal yang mencapai angka Rp 268 triliun dinilai perlu dievaluasi kembali agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa proses penyesuaian anggaran tersebut tidak berdiri sendiri. Pihaknya sedang mengintegrasikan beberapa aspek krusial, mulai dari validasi data penerima manfaat, perbaikan tata kelola program secara menyeluruh, hingga penataan ulang mekanisme insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam keterangannya pada Jumat, 7 Agustus 2026, Agustina menegaskan bahwa angka kebutuhan anggaran dipastikan akan mengalami penyusutan dibandingkan proyeksi sebelumnya. Meski belum merinci angka pastinya, ia memastikan bahwa efisiensi telah menjadi fokus utama dalam perencanaan tahun 2026.
Evaluasi Skema Insentif SPPG
Salah satu poin krusial dalam perbaikan tata kelola ini adalah evaluasi terhadap pemberian insentif harian bagi SPPG. Selama ini, pemberian insentif sebesar Rp 6 juta per hari dianggap kurang proporsional karena memukul rata nominal tersebut tanpa melihat perbedaan beban kerja di lapangan.
Agustina menyoroti adanya ketimpangan dalam skema lama tersebut. Menurutnya, tidak adil jika SPPG dengan cakupan layanan yang kecil dan beban operasional ringan menerima insentif yang sama dengan unit yang melayani jumlah penerima manfaat jauh lebih besar. Perbaikan skema ini diharapkan mampu menciptakan keadilan operasional di setiap satuan pelayanan.
Efisiensi yang dimaksud, lanjut Agustina, bukan sekadar memangkas anggaran secara membabi buta. Sebaliknya, langkah ini adalah upaya restrukturisasi belanja agar lebih efisien dan terukur. Ia juga menekankan bahwa biaya operasional harus dipisahkan dari biaya bahan pangan agar kualitas nutrisi yang diterima oleh anak-anak sekolah tetap terjaga dengan baik dan tidak tergerus oleh kebutuhan logistik.
Pangan Lokal sebagai Solusi Efisiensi
Di tengah upaya penataan anggaran tersebut, para akademisi turut memberikan masukan berharga. Prof. Hardinsyah, Guru Besar Ilmu Gizi dari IPB University, menyarankan agar pemanfaatan potensi pangan lokal menjadi poros utama dalam menjaga kualitas Menu MBG dengan biaya yang lebih ekonomis.
Menurut Prof. Hardinsyah, ketergantungan pada bahan pangan mahal bukanlah syarat mutlak untuk memenuhi standar gizi. Dengan manajemen pengadaan yang tepat, biaya bahan baku per porsi dapat ditekan hingga kisaran Rp 7.000. Ia memberikan ilustrasi sederhana terkait komposisi nutrisi harian:
- Kebutuhan beras sebanyak 75 gram dengan estimasi harga pasar saat ini hanya memerlukan biaya sekitar Rp 1.500.
- Penambahan satu butir telur yang berkualitas dapat diperoleh dengan biaya sekitar Rp 2.000.
Namun, Prof. Hardinsyah memberikan catatan penting bahwa angka tersebut baru mencakup biaya bahan mentah. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa komponen biaya yang cukup besar justru terletak pada operasional, seperti pengadaan peralatan dapur, bumbu, tenaga kerja, serta sistem distribusi ke sekolah-sekolah.
Memaksimalkan Potensi Daerah
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki kekayaan sumber protein dan nabati yang beragam. Penggunaan produk lokal tidak hanya akan memangkas biaya transportasi dan logistik, tetapi juga mendukung ekonomi kerakyatan di sekitar lokasi SPPG.
“Banyak sekali sayuran hijau di daerah. Tidak hanya bayam, kangkung, sawi, dan kol, tetapi banyak jenisnya, tergantung daerah,” ungkap Prof. Hardinsyah.
Dengan mengoptimalkan bahan pangan yang tersedia di masing-masing wilayah, BGN diyakini dapat mencapai target efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kualitas gizi. Sinergi antara tata kelola yang lebih adil dan pemanfaatan sumber daya lokal diharapkan menjadi kunci keberhasilan program MBG di masa depan.
