KabarDermayu.com – Isu mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto telah memicu sikap tegas dari kalangan serikat pekerja. Dalam aksi deklarasi Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSPPB) yang berlangsung di kawasan Monas, Jakarta, pada Sabtu (7/11/2026), buruh secara eksplisit menyatakan dukungan penuh kepada kepala negara.
Satu hal yang cukup menyita perhatian dalam deklarasi tersebut adalah absennya nama Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam ikrar yang dibacakan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, memberikan penjelasan terkait keputusan tersebut.
Menurut Said Iqbal, fokus utama dari deklarasi ini memang diarahkan untuk membela Presiden Prabowo Subianto yang saat ini tengah menjadi sasaran isu penyadapan. Ia menegaskan bahwa pembelaan tersebut dilakukan karena posisi Presiden sebagai simbol negara yang sedang mendapat serangan.
“Karena yang diserang ini kan Pak Prabowo. Masa kami harus bela yang tidak diserang? Yang diserang Pak Prabowo, Presiden, simbolnya. Itu alasannya,” ujar Said Iqbal di sela-sela kegiatan deklarasi.
Terkait posisi Wakil Presiden Gibran, Said Iqbal menyatakan bahwa pihaknya tidak melihat adanya persoalan yang mengarah kepada putra sulung Presiden ke-7 RI tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak dicantumkannya nama Gibran bukan berarti ada maksud tertentu, melainkan karena domain perjuangan koalisi buruh saat ini difokuskan pada perlindungan terhadap Presiden.
Meskipun demikian, Said Iqbal memastikan bahwa dukungan buruh tetap ditujukan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran secara keseluruhan. Ia memisahkan antara isu yang menyerang Presiden dengan ranah kerja Wakil Presiden yang dianggap tidak menjadi fokus utama dari aksi deklarasi tersebut.
“Iya dong, kalau pemerintahan Prabowo-Gibran. Tapi kami tidak masuk apakah Gibran bermasalah atau tidak, itu bukan domain kami. Domain kami adalah Prabowo Subianto,” jelasnya lebih lanjut.
Kegiatan yang mengusung tema “Jaga Persatuan Indonesia dan Jaga Presiden Prabowo Subianto” ini merumuskan empat poin ikrar utama bagi para buruh. Empat ikrar tersebut meliputi:
Said Iqbal juga menegaskan komitmennya untuk berada di barisan terdepan dalam mendukung pemerintah jika terdapat upaya-upaya yang dianggap inkonstitusional untuk menjatuhkan Presiden. Baginya, langkah ini merupakan bagian dari tanggung jawab serikat buruh dalam menjaga stabilitas konstitusi negara.
“Setelah ini, kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang membahayakan konstitusi dan ada upaya-upaya yang ingin menjatuhkan presiden secara inkonstitusional, maka kami buruh Indonesia berada bersama Prabowo,” pungkasnya menutup pernyataan.
Latar belakang peristiwa ini sendiri terjadi di tengah memanasnya isu penyadapan yang menyeret nama-nama tokoh nasional. Berbagai pihak kini menyoroti bagaimana dinamika politik nasional merespons isu tersebut, termasuk keterlibatan elemen buruh dalam mengawal stabilitas pemerintahan di tengah situasi politik yang dinamis.
