KabarDermayu.com – Dinamika politik Israel memasuki babak krusial setelah Presiden Isaac Herzog memutuskan untuk memberikan mandat pembentukan pemerintahan baru kepada Gadi Eisenkot, pemimpin partai oposisi Yashar.
Keputusan ini diambil setelah melalui proses konsultasi intensif dengan berbagai fraksi di Knesset atau parlemen Israel. Langkah Herzog ini menandai tantangan baru bagi peta kekuatan politik di negara tersebut, terutama bagi petahana Benjamin Netanyahu yang posisinya kini kian terdesak.
Proses Mandat dan Konteks Parlemen
Juru bicara otoritas Israel mengonfirmasi bahwa pertemuan resmi antara Herzog dan Eisenkot telah berlangsung di kediaman resmi kenegaraan. Penyerahan mandat secara formal dijadwalkan akan dilakukan pada hari Minggu pukul 17:00 waktu setempat atau sekitar pukul 22:00 WIB.
Keputusan ini didasarkan pada dukungan suara di parlemen, di mana sebanyak 67 anggota Knesset merekomendasikan Eisenkot sebagai calon pembentuk pemerintahan. Sementara itu, Benjamin Netanyahu hanya memperoleh dukungan dari 46 anggota legislatif, dan tujuh anggota lainnya memilih untuk tidak memberikan suara.
Setelah mandat resmi diterima, Eisenkot memiliki waktu konstitusional selama 28 hari untuk menyusun kabinet. Jika dalam periode tersebut ia belum mencapai kesepakatan, terdapat opsi perpanjangan waktu selama 14 hari untuk melanjutkan negosiasi politik.
Tantangan dalam Membangun Koalisi
Situasi politik Israel saat ini memang sedang berada dalam kebuntuan. Hasil pemilihan legislatif pada 27 Oktober lalu menunjukkan tidak ada satu pun partai yang mampu meraih ambang batas minimal 61 kursi untuk membentuk pemerintahan mayoritas di parlemen yang beranggotakan 120 orang.
Data menunjukkan peta kekuatan sebagai berikut:
Tugas Eisenkot terbilang berat. Meskipun ia didukung oleh koalisi yang berjumlah 67 kursi, terdapat penolakan dari sejumlah pihak dalam koalisinya untuk melibatkan partai-partai Arab dalam pemerintahan. Hal ini mengharuskan Eisenkot mencari strategi alternatif, entah itu melalui upaya merangkul partai lain atau membentuk pemerintahan minoritas dengan dukungan eksternal.
Di sisi lain, koalisi Netanyahu juga menghadapi hambatan internal. Partai Taurat Yudaisme Bersatu (UTJ) yang merupakan mitra koalisi Netanyahu, memilih untuk tidak mengajukan calon akibat perbedaan pandangan terkait kebijakan wajib militer bagi kaum Yahudi ultra-Ortodoks.
Latar Belakang Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu dikenal sebagai salah satu tokoh paling dominan dalam sejarah politik modern Israel. Ia telah memimpin pemerintahan dalam beberapa periode berbeda, yakni pada 1996–1999, 2009–2021, dan kembali menjabat sejak Desember 2022.
Namun, kepemimpinannya tidak lepas dari sorotan hukum. Sejak tahun 2020, Netanyahu menghadapi serangkaian dakwaan serius yang meliputi kasus suap, penipuan, serta pelanggaran kepercayaan dalam tiga perkara korupsi yang berbeda. Hingga saat ini, Netanyahu konsisten membantah seluruh tuduhan tersebut.
Jika nantinya Gadi Eisenkot gagal membentuk pemerintahan dalam tenggat waktu yang ditentukan, Israel dipastikan akan menghadapi babak baru dialog politik yang lebih kompleks. Proses ini akan menjadi penentu apakah stabilitas pemerintahan dapat segera dipulihkan atau justru akan memicu ketidakpastian politik yang lebih panjang.
