KabarDermayu.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saat ini tengah melakukan proses penanganan terhadap sejumlah aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Fokus utama dari aduan tersebut berkaitan dengan proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024.
Ketua DKPP, Heddy Lugito, memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan laporan tersebut pada Senin (9/11/26). Ia menjelaskan bahwa lembaganya telah menerima total lima aduan yang memiliki substansi serupa mengenai dugaan pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu.
Dalam prosedur penanganan perkara di DKPP, setiap aduan wajib melalui tahapan verifikasi yang ketat sebelum dapat dijadwalkan untuk disidangkan. Heddy menuturkan bahwa saat ini baru dua dari lima laporan yang telah dinyatakan lolos dalam pemeriksaan administrasi dan kini memasuki tahap verifikasi materi perkara.
Sementara itu, tiga aduan sisanya masih berada dalam proses pemeriksaan kelengkapan administrasi oleh pihak sekretariat DKPP. Oleh karena itu, pihak DKPP belum dapat memastikan jadwal pasti kapan persidangan akan digelar, mengingat seluruh tahapan verifikasi harus diselesaikan terlebih dahulu sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Transparansi Proses Persidangan
Menanggapi antusiasme masyarakat terhadap perkara ini, Heddy menegaskan bahwa proses persidangan di DKPP nantinya akan dilakukan secara terbuka. Hal ini merupakan komitmen lembaga untuk menjaga transparansi dalam menangani setiap perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
“Proses sidangnya terbuka untuk umum disiarkan langsung lewat kanal youtube. Seperti lazimnya sidang DKPP,” ujar Heddy kepada awak media.
Perlu diketahui, DKPP merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu, beserta jajarannya. Keberadaan lembaga ini menjadi krusial dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.
Latar Belakang Aduan
Munculnya aduan-aduan ini tidak terlepas dari dinamika hukum yang terjadi pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026. Putusan tersebut memicu berbagai respons dari masyarakat yang kemudian diwujudkan melalui pelaporan ke DKPP.
Berdasarkan data yang dihimpun, berikut adalah rincian waktu penerimaan aduan tersebut:
DKPP memastikan bahwa seluruh tahapan penanganan perkara akan dilakukan secara profesional dan objektif. Masyarakat diharapkan untuk memantau informasi resmi melalui kanal-kanal yang telah disediakan oleh DKPP guna mendapatkan perkembangan terbaru terkait jadwal persidangan perkara tersebut.
